BPK

Hindari Temuan BPK, Pemkab PPU Stop Operasional Pelabuhan Speedboat

Seantero.id, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan pengelolaan Pelabuhan Speedboat Penajam secara resmi telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak Januari 2026. Dengan penyerahan tersebut, Pemkab PPU tidak lagi menjalankan tata kelola maupun penarikan retribusi di kawasan pelabuhan yang menjadi jalur utama penghubung Penajam dan Balikpapan itu. Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) PPU, Andy Sunra Satriadi Sumaryo, mengatakan penyerahan kewenangan dilakukan melalui berita acara yang ditandatangani Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni bersama Sekretaris Daerah PPU, Tohar ...

redaksifeed

Rabu, 20 Mei 2026

Rilis IHPS II 2025: BPK Soroti Pentingnya Ketahanan Pangan dan Pembangunan Manusia

Seantero.id, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru saja memberikan catatan penting terkait evaluasi kinerja pemerintah sepanjang semester kedua tahun lalu. Melalui laporan IHPS II Tahun 2025, lembaga ini menekankan bahwa sektor pangan serta kualitas pembangunan manusia menjadi fondasi utama yang harus terus diperkuat demi keberlanjutan ekonomi nasional. Laporan strategis ini diserahkan langsung kepada pimpinan parlemen sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan negara. Penyerahan dokumen hasil audit tersebut menjadi momentum bagi instansi terkait untuk segera membenahi kebijakan yang dianggap masih tumpang ...

Moh Husain

Rabu, 22 April 2026

Putusan Terbaru MK: BPK Jadi Satu-Satunya Lembaga yang Berwenang Tetapkan Kerugian Negara

Seantero.id, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengeluarkan keputusan penting terkait tata kelola keuangan dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam putusan terbarunya, lembaga penjaga konstitusi ini menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pemegang otoritas tunggal dalam menghitung dan menetapkan Kerugian Negara. Hal ini sekaligus menjawab keraguan publik mengenai lembaga mana yang paling berhak menentukan angka kerugian dalam kasus hukum. Keputusan ini diambil untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Selama ini, sering muncul perdebatan apakah aparat penegak hukum ...

Moh Husain

Senin, 6 April 2026