Seantero.id, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru saja memberikan catatan penting terkait evaluasi kinerja pemerintah sepanjang semester kedua tahun lalu. Melalui laporan IHPS II Tahun 2025, lembaga ini menekankan bahwa sektor pangan serta kualitas pembangunan manusia menjadi fondasi utama yang harus terus diperkuat demi keberlanjutan ekonomi nasional.
Laporan strategis ini diserahkan langsung kepada pimpinan parlemen sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan negara. Penyerahan dokumen hasil audit tersebut menjadi momentum bagi instansi terkait untuk segera membenahi kebijakan yang dianggap masih tumpang tindih di lapangan.
Ketua BPK, Isma Yatun, menyampaikan poin-poin tersebut saat penyerahan IHPS II Tahun 2025 kepada pimpinan DPR di Jakarta, Selasa (21/4/2026). “Hasil pemeriksaan mengungkap permasalahan signifikan beserta rekomendasi yang bersifat lintas K/L/BUMN untuk menyinergikan kebijakan yang terfragmentasi,” kata Isma dalam keterangan resminya.
Pada sektor ketahanan pangan, BPK mencatat produksi beras tahun 2025 sukses mencapai angka 34,71 juta ton. Jumlah ini menunjukkan tren positif dengan kenaikan sekitar 13,36 persen jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Keberhasilan ini juga dibarengi dengan kemampuan pemerintah menyerap 3 juta ton beras lokal untuk stok cadangan tanpa mengandalkan kebijakan impor.
Namun, di balik angka tersebut, aspek pembangunan manusia juga tidak luput dari perhatian. BPK menilai koordinasi antar-kementerian masih perlu disinkronkan, terutama dalam penanganan isu kesehatan seperti tuberkulosis di daerah terpencil. Integrasi data menjadi kunci agar program bantuan dan layanan publik tepat sasaran serta efisien secara anggaran.
Selain itu, laporan ini mengungkap potensi penyelamatan uang negara yang cukup fantastis, mencapai Rp42,87 triliun. Angka tersebut berasal dari pengungkapan ketidakefisienan penggunaan dana di berbagai sektor, termasuk energi dan BUMN. Dengan adanya IHPS II ini, diharapkan ekosistem data nasional semakin terintegrasi sehingga setiap kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah benar-benar didasarkan pada kondisi riil masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. (Sen)
