Yusril

Yusril Sebut Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Rampung di DPR, Target Selesai Sebelum 2027

Seantero.id, JAKARTA – Kepastian mengenai perubahan aturan main dalam pesta demokrasi mendatang kini tengah memasuki babak baru. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa pihak pemerintah saat ini dalam posisi menunggu draf RUU Pemilu yang sedang digodok oleh para anggota dewan di Senayan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk segera memulai diskusi teknis begitu dokumen inisiatif dari legislatif tersebut selesai. Langkah ini krusial mengingat regulasi baru sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan aturan dengan berbagai dinamika hukum terkini. ...

Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Akademisi Bebas Kritik Pemerintah, Kedepankan Etika daripada Pidana

Seantero.id, JAKARTA – Isu mengenai pelaporan sejumlah intelektual ke pihak berwajib tengah menjadi sorotan hangat di ruang publik. Menanggapi fenomena ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan pernyataan tegas mengenai hak berpendapat. Menurutnya, dunia kampus memiliki ruang kebebasan yang harus tetap dijaga meski yang disampaikan adalah sebuah kritik pemerintah. Yusril menilai bahwa tindakan menyampaikan pendapat atau analisis kritis merupakan bagian dari tugas intelektual seorang akademisi. Ia menegaskan bahwa akademisi bebas mengkritik kebijakan ...

Menko Yusril Serahkan Putusan Kasasi Kasus Delpedro ke MA, Tekankan Independensi Jaksa

Seantero.id, JAKARTA – Perkembangan hukum terkait kasus dugaan penghasutan pada demonstrasi Agustus 2025 kini memasuki babak baru. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, secara resmi menyerahkan mekanisme putusan kasasi perkara Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen dan kawan-kawan (dkk), sepenuhnya kepada Mahkamah Agung (MA). Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan pemerintah terhadap kemandirian lembaga peradilan. Meskipun kejaksaan berada di bawah rumpun eksekutif, pemerintah menegaskan tidak akan mencampuri kewenangan jaksa dalam mengambil langkah hukum lanjutan. Fokus ...