PPPK

Gubernur Sulbar Soroti Gaji PPPK Paruh Waktu: Di Bawah Rp400 Ribu Masuk Kategori Miskin Ekstrem

Seantero.id, MAMUJU – Isu kesejahteraan tenaga kerja honorer kembali mencuat ke permukaan. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, secara blak-blakan menyuarakan keprihatinannya terkait kondisi ekonomi para pegawai di lingkup pemerintah daerah, khususnya mengenai besaran gaji yang diterima oleh kelompok tertentu. Masalah gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK Paruh Waktu) masih menjadi sorotan publik. Diketahui, upah mereka di banyak pemda masih jauh dari kata layak. Di berbagai wilayah, penghasilan kelompok ini hanya berada dalam kisaran ratusan ribu rupiah. Bahkan, tidak sedikit pemerintah ...

Kasus Disnaker Mencuat, Ngatiyana Ingatkan PNS dan PPPK Jaga Integritas: Sudah Enggak Zaman!

Seantero.id, CIMAHI – Dunia birokrasi di Kota Cimahi tengah menjadi sorotan tajam. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejari Cimahi, Jawa Barat, saat ini sedang mendalami penyelidikan dugaan korupsi berkaitan dengan gratifikasi dalam program pelatihan tenaga kerja pada periode 2022 hingga 2024. Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya. Dalam arahannya, beliau meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik yang berstatus PNS maupun PPPK, agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas. Langkah ini diambil ...

Perjuangkan Nasib, Aliansi PPPK Paruh Waktu Surati Prabowo Terkait 3 Tuntutan Krusial

Seantero.id, JAKARTA – Gelombang aspirasi dari tenaga honorer kembali mencuat di tengah transisi kebijakan aparatur sipil negara. Kali ini, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia mengambil langkah tegas dengan surati Prabowo Subianto secara langsung. Langkah ini diambil guna meminta kepastian nasib bagi ribuan tenaga pengabdi yang kini berada dalam kategori paruh waktu, yang dinilai masih jauh dari kesejahteraan layak. Ketidakpastian regulasi dan skema penggajian menjadi alasan utama di balik pengiriman surat tersebut. Para pekerja ini berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus ...