mobil dinas

Ramai Soal Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 Miliar, Wamendagri Komentar Ini

Seantero.id, KALTIM – Polemik pengadaan anggaran mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang nilainya mencapai Rp 8,5 miliar, mendapat tanggapan dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Dalam komentarnya, Wamendagri Kabinet Merah Putih tersebut meminta agar kiranya Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dapat mengkaji ulang anggaran mobil dinas yang harganya cukup fantastis mencapai Rp 8,5 miliar tersebut. Wamendagri juga menegaskan agar anggaran pembelian mobil dinas Gubernur Kaltim tersebut dapat kembali disesuaikan berada di angka harga yang sewajarnya. “Sebaiknya memang pembelian ...

Tanggapi Polemik Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim, Sekjen Golkar Jelaskan Ini

Seantero.id, KALTIM – Polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp 8,5 miliar yang dianggap banyak pihak terlalu besar di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Mendapat tanggapan dari Partai Golkar. Golkar melalui Sekretaris Jenderal partartainya, Sarmuji. Berharap agar kiranya Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dapat merumuskan kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat di tengah polemik mobil dinas yang harganya mencapai Rp 8,5 miliar. Sekjen Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah kiranya dapat diukur atas dasar situasi rakyat. “Dari ...

Sri Wahyuni Pasang Badan, Jelaskan Soal Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim Senilai Rp 8,5 Miliar

Seantero.id, KALTIM – Kebijakan efisiensi anggaran Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) tengah dipertanyakan sejumlah pihak, beberapa diantaranya mengkritik terkait pengadaan mobil dinas baru gubernur yang dinilai terlalu besar senilai Rp 8,5 miliar. Pokja 30 dan anggota DPRD Kaltim, turut mempertanyakan asas manfaat pengadaan mobil dinas Gubernur senilai Rp 8,5 miliar tersebut bagi 3,7 juta penduduk di provinsi Kaltim di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menanggapi banyaknya kritik terkait pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim yang dianggap terlalu tinggi, Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Wahyuni ...