Seantero.id, KALTIM – Polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp 8,5 miliar yang dianggap banyak pihak terlalu besar di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Mendapat tanggapan dari Partai Golkar.
Golkar melalui Sekretaris Jenderal partartainya, Sarmuji. Berharap agar kiranya Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dapat merumuskan kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat di tengah polemik mobil dinas yang harganya mencapai Rp 8,5 miliar.
Sekjen Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah kiranya dapat diukur atas dasar situasi rakyat.
“Dari penjelasan Gubernur memang anggaran ini diketok tahun 2024, tetapi untuk mobil dengan spek seperti itu harus inden,” tutur Sarmuji, Jumat (27/2/2026).
“Kalimantan Timur medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan Pulau Jawa. Tapi apapun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita,” jelasnya.
Ia mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi secara langsung dengan Gubernur Kaltim terkait polemik yang terjadi tersebut.
Sarmuji mengatakan bahwa Partai Golkar telah meminta agar kebijakan terkait pengadaan mobil dinas tersebut dikaji kembali, dengan lebih mendengarkan masukan dari masyarakat.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim, kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” katanya.
Dalam penjelasannya pada pihak DPP Golkar, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa hingga saat ini dirinya masih menggunakan mobil pribadi untuk menunjang kegiatan orerasional sebagai Kepala Daerah Kalimantan Timur.(Dd)
