Seantero.id, KALTIM – Kebijakan efisiensi anggaran Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) tengah dipertanyakan sejumlah pihak, beberapa diantaranya mengkritik terkait pengadaan mobil dinas baru gubernur yang dinilai terlalu besar senilai Rp 8,5 miliar.
Pokja 30 dan anggota DPRD Kaltim, turut mempertanyakan asas manfaat pengadaan mobil dinas Gubernur senilai Rp 8,5 miliar tersebut bagi 3,7 juta penduduk di provinsi Kaltim di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menanggapi banyaknya kritik terkait pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim yang dianggap terlalu tinggi, Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Wahyuni angkat bicara pasang badan.
Sekda Kaltim tersebut menjelaskan bahwa mobil dinas gubernur merupakan sarana vital untuk mendukung aktivitas perjalanan pimpinan daerah di wilayah dengan geografis ekstrem.
Pengadaan mobil dinas SUV Hybrid bermesin 3.000 cc yang harganya tidak murah tersebut telah melalui pertimbangan matang, dalam upaya dapat menjangkau beberapa pelosok yang memiliki jalur ekstrem seperti berbatu atau berlumpur.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau lanhsung setiap permasalahan di pelosok, contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga,” ujar Sri, 20 Februari 2026 di Samarinda.
Menurutnya, untuk mencapai titik-titik krusial medan berat, dibutuhkan kendaraan yang representatif.
Terkait besaran anggaran senilai Rp 8,5 miliar. Ia memastikan kendaraan operasional yang dimaksud bukan sekedar fasilitas mewah. Pihak Pemprov melalui BPKAD sebelumnya telah menyampaikan klarifikasi bahwa pengadaan mobil dinas tersebut tetap berpegang pada prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang.
Kembali Sri menegaskan bahwa kendaraan multifungsi dengan kemampuan off road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja Gubernur Kalimantan Timur tidak terhambat kendala teknis di lapangan.(Dd)
