MK - Seantero

Putusan Terbaru MK: BPK Jadi Satu-Satunya Lembaga yang Berwenang Tetapkan Kerugian Negara

Seantero.id, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengeluarkan keputusan penting terkait tata kelola keuangan dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam putusan terbarunya, lembaga penjaga konstitusi ini menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pemegang otoritas tunggal dalam menghitung dan menetapkan Kerugian Negara. Hal ini sekaligus menjawab keraguan publik mengenai lembaga mana yang paling berhak menentukan angka kerugian dalam kasus hukum. Keputusan ini diambil untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Selama ini, sering muncul perdebatan apakah aparat penegak hukum ...

Moh Husain

Senin, 6 April 2026

Pakar Puskapol UI Tekankan Empat Prinsip Utama dalam Revisi UU Pemilu demi Demokrasi Sehat

Seantero.id, JAKARTA – Rencana perombakan aturan main dalam pesta demokrasi di Indonesia terus menuai perhatian serius dari berbagai kalangan akademisi. Seorang pakar politik mengingatkan bahwa terdapat empat prinsip krusial yang wajib menjadi kompas dalam proses revisi UU Pemilu. Hal ini menjadi sangat penting agar regulasi yang dihasilkan nantinya tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat. Dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Apa Kabar Revisi Pemilu Kita?” yang digelar di Jakarta pada Kamis (5/3/2026), Direktur Eksekutif Pusat Kajian ...

Moh Husain

Jumat, 6 Maret 2026

Eks Hakim MK Arief Hidayat Tekankan Proporsionalitas Parliamentary Threshold demi Jaga Kedaulatan Rakyat

Seantero.id, JAKARTA – Isu mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold kembali menjadi perbincangan hangat dalam penataan sistem demokrasi di Indonesia. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (Eks Hakim MK), Arief Hidayat, mengingatkan pentingnya menjaga prinsip proporsionalitas agar suara pemilih tidak terbuang sia-sia dalam pemilihan umum. Dalam sebuah seminar yang digelar di Jakarta pada Selasa (3/3/2026) malam, Arief memaparkan bahwa penentuan ambang batas harus memiliki dasar yang kuat dan berkeadilan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh hanya sekadar mengejar penyederhanaan partai, tetapi juga ...

Moh Husain

Rabu, 4 Maret 2026