Kemendagri

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Terapkan Creative Financing demi Pembangunan Mandiri

Seantero.id, JAKARTA – Tantangan ekonomi global dan terbatasnya anggaran menuntut setiap pemerintah daerah untuk lebih jeli dalam mengelola keuangan. Menanggapi situasi ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memberikan pendampingan agar setiap provinsi maupun kabupaten/kota tidak hanya berpangku tangan pada dana pusat. Inovasi dalam skema pembiayaan alternatif atau creative financing kini menjadi kunci utama agar program pembangunan tetap berjalan tanpa terhambat kendala fiskal. Upaya ini ditekankan untuk menciptakan kemandirian finansial yang lebih kokoh di tingkat lokal. Dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang ...

Aturan Baru! PNS dan PPPK Wajib Ubah Status Pekerjaan di KTP Menjadi ASN Sesuai Permendagri 6 Tahun 2026

Seantero.id, MATARAM – Kabar penting bagi seluruh pegawai pemerintahan di tanah air. Saat ini, seluruh PNS dan PPPK di Indonesia terdampak ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri 6 Tahun 2026). Regulasi terbaru ini membawa perubahan mendasar pada dokumen kependudukan, di mana istilah jenis pekerjaan lama akan dihapus dan digantikan dengan identitas baru. Permendagri 6 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 yang mengatur tentang formulir dan buku dalam administrasi kependudukan. Berdasarkan aturan yang diundangkan pada 18 ...

Kepala BSKDN Tegaskan Digitalisasi Pemilu Harus Tetap Menjunjung Prinsip Demokrasi

Seantero.id, JAKARTA – Transformasi teknologi dalam sistem pemilihan di Indonesia kini menjadi fokus serius pemerintah. Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, menyoroti pentingnya digitalisasi pemilu yang tetap berlandaskan pada prinsip demokrasi. Hal ini bertujuan agar efisiensi teknologi tidak mengabaikan esensi kedaulatan rakyat yang jujur dan adil. Dalam sebuah acara strategis di Jakarta, Yusharto menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dalam pemungutan suara harus dipersiapkan dengan matang. Langkah ini bukan sekadar mengikuti tren digital, melainkan upaya memperkuat kualitas sistem politik tanah ...