DPR

Kebijakan Produk AS Tanpa Label Halal Jadi Sorotan, DPR Ingatkan Hak Konsumen Muslim

Seantero.id, JAKARTA – Keamanan dan kejelasan status konsumsi masyarakat kembali menjadi perbincangan hangat. Hal ini dipicu oleh kabar mengenai kebijakan yang memungkinkan produk asal Amerika Serikat (AS) masuk ke pasar Indonesia tanpa harus melewati prosedur pelabelan halal secara mandiri di dalam negeri. Menanggapi isu tersebut, anggota DPR RI memberikan peringatan keras mengenai potensi dampak hukum dan keagamaan yang bisa muncul. Pihak parlemen menilai bahwa pelonggaran aturan ini dapat mencederai kedaulatan hukum Indonesia, terutama yang berkaitan dengan jaminan produk halal. Sebagai ...

Moh Husain

Minggu, 22 Februari 2026

Abraham Samad Sebut Revisi UU KPK Sebagai ‘Dosa Kolektif’ Pemerintah dan DPR

Seantero.id, JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, melontarkan kritik pedas terkait kondisi lembaga antirasuah saat ini. Samad menyoroti polemik saling lempar tanggung jawab antara pemerintah dan legislatif mengenai dalang di balik Revisi UU KPK yang dinilai banyak pihak telah melumpuhkan kekuatan lembaga tersebut. Menurut Samad, pelemahan KPK tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kebijakan yang diputuskan bersama. Ia menolak narasi yang menyebut bahwa perubahan regulasi tersebut hanya keinginan sepihak dari parlemen. Baginya, baik eksekutif maupun ...

Moh Husain

Rabu, 18 Februari 2026

Respons Jokowi dan Wakil Ketua KPK Terkait Wacana Revisi UU KPK: Antara Lampu Hijau dan Realitas Kinerja

Seantero.id, SOLO – Dinamika hukum di Indonesia kembali memanas setelah munculnya wacana perubahan regulasi pada lembaga antirasuah. Respons Jokowi yang memberikan sinyal positif terhadap ide revisi UU KPK memicu beragam komentar dari berbagai pihak, termasuk dari jajaran pimpinan komisi tersebut. Isu ini kembali mencuat ke permukaan dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Saat berada di Jawa Tengah untuk agenda santai, Jokowi secara terbuka menunjukkan dukungannya terhadap rencana pembenahan aturan hukum bagi lembaga pemberantas korupsi tersebut. Ia menilai bahwa perbaikan ...

Moh Husain

Selasa, 17 Februari 2026