Seantero.id, JAKARTA – Pemerintah tengah menggodok rencana kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebanyak satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pegawai swasta. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk menekan konsumsi BBM di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Namun, kebijakan ini menuai catatan kritis dari pakar energi yang menilai efektivitasnya dalam mengurangi beban subsidi energi masih perlu dipertanyakan.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah saat ini memang memberikan tekanan hebat bagi Indonesia sebagai negara net importir minyak. Kenaikan harga minyak dunia yang melambung tinggi memaksa pemerintah mencari cara agar anggaran subsidi tidak jebol. Meski niatnya baik, seorang pengamat mengingatkan bahwa perilaku masyarakat saat WFH menjadi kunci utama yang sulit diprediksi.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyebutkan bahwa lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global menjadi beban besar bagi Indonesia. Ia mencontohkan harga minyak Brent pada Jumat, 20 Maret 2026 yang menembus USD 112,19 per barel. “Sebagai negara net importir, meroketnya harga minyak dunia pasti berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia,” ujar Fahmy di Jakarta pada Minggu (22/3/2026).
Menurut Fahmy, tantangan utama kebijakan ini adalah kedisiplinan. Berbeda dengan masa pandemi yang memiliki unsur paksaan, kondisi sekarang jauh berbeda. “Bisa saja pekerja tidak benar-benar di rumah, tetapi justru melakukan work from everywhere, misalnya ke tempat wisata untuk menikmati long weekend. Dalam kondisi ini, konsumsi BBM justru tidak turun signifikan,” jelasnya.
Selain keraguan soal pemangkasan beban subsidi, ada kekhawatiran mengenai dampak domino ke sektor lain. Sektor transportasi seperti ojek online hingga pelaku UMKM di sekitar perkantoran terancam kehilangan pendapatan jika mobilitas pekerja mendadak berkurang drastis. Produktivitas di sektor manufaktur juga menjadi pertimbangan penting bagi pihak swasta.
Fahmy menekankan agar pemerintah melakukan kajian yang sangat mendalam sebelum mengetok palu kebijakan ini usai Lebaran nanti. “Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan secara teliti. Jangan sampai manfaat penghematan subsidi BBM tidak sebanding dengan kerugian di sektor lain,” pungkasnya menutup pembicaraan. (Sen)
