PNS

Kasus Disnaker Mencuat, Ngatiyana Ingatkan PNS dan PPPK Jaga Integritas: Sudah Enggak Zaman!

Seantero.id, CIMAHI – Dunia birokrasi di Kota Cimahi tengah menjadi sorotan tajam. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejari Cimahi, Jawa Barat, saat ini sedang mendalami penyelidikan dugaan korupsi berkaitan dengan gratifikasi dalam program pelatihan tenaga kerja pada periode 2022 hingga 2024. Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya. Dalam arahannya, beliau meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik yang berstatus PNS maupun PPPK, agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas. Langkah ini diambil ...

Aturan Baru! PNS dan PPPK Wajib Ubah Status Pekerjaan di KTP Menjadi ASN Sesuai Permendagri 6 Tahun 2026

Seantero.id, MATARAM – Kabar penting bagi seluruh pegawai pemerintahan di tanah air. Saat ini, seluruh PNS dan PPPK di Indonesia terdampak ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri 6 Tahun 2026). Regulasi terbaru ini membawa perubahan mendasar pada dokumen kependudukan, di mana istilah jenis pekerjaan lama akan dihapus dan digantikan dengan identitas baru. Permendagri 6 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 yang mengatur tentang formulir dan buku dalam administrasi kependudukan. Berdasarkan aturan yang diundangkan pada 18 ...

Ditjenpas Siap Terapkan Regulasi Pemerintah Terkait WFH, Pelayanan Lapas Tetap Maksimal

Seantero.id, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas Kemenimipas) menyatakan komitmennya untuk mematuhi regulasi pemerintah pusat mengenai kebijakan bekerja dari rumah atau WFH. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penyesuaian sistem kerja pasca-libur panjang guna menjaga produktivitas pegawai di lingkungan kementerian. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mematangkan persiapan teknis. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan ini tetap menunggu instruksi resmi dari pimpinan tertinggi agar koordinasi di lapangan berjalan sinkron dengan aturan ...