Korupsi

KPK Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset: Strategi Ampuh Bikin Koruptor Jera dan Pulihkan Kerugian Negara

Seantero.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU Perampasan Aset) oleh Pemerintah bersama DPR. Langkah ini dinilai sebagai momentum krusial untuk memperkuat taring penegakan hukum di tanah air, terutama dalam memiskinkan para koruptor yang telah merugikan stabilitas ekonomi bangsa. Selama ini, proses hukum sering kali terkendala dalam menarik kembali harta hasil kejahatan yang telah disembunyikan atau dialihkan. Kehadiran aturan baru ini diharapkan mampu memangkas prosedur birokrasi yang rumit, sehingga negara dapat ...

Moh Husain

Minggu, 22 Februari 2026

Indeks Persepsi Korupsi Merosot, Hasto Tegaskan PDIP Siapkan Kurikulum Pencegahan Korupsi Internal

Seantero.id, JAKARTA – Kabar mengenai menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia memicu reaksi serius dari jajaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa penurunan indeks tersebut menjadi sinyal bahaya bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, praktik korupsi yang tidak terkendali akan terus menjadi beban berat bagi rakyat kecil. Hasto menilai bahwa integritas penegak hukum merupakan pilar utama dalam memerangi praktik lancung ini secara sistemik. Ia menyoroti bagaimana hukum terkadang ...

Moh Husain

Kamis, 12 Februari 2026

KPK Telusuri Aset Ridwan Kamil yang Tak Masuk LHKPN, Terkait Kasus Bank BJB?

Seantero.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyoroti harta kekayaan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Lembaga antirasuah tersebut sedang mendalami temuan terkait sejumlah aset milik pria yang akrab disapa Kang Emil itu yang diduga tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Penyelidikan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kekayaan pejabat publik. Pihak lembaga antirasuah ingin mengetahui secara pasti dari mana sumber dana yang digunakan untuk membeli properti atau barang berharga tersebut. Penelusuran ini menjadi ...

Moh Husain

Rabu, 4 Februari 2026