Golkar

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring OTT KPK, Golkar Siapkan Langkah Hukum

Seantero.id, PEKALONGAN – Kabar mengejutkan datang dari Jawa Tengah pada awal Maret ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret pejabat daerah. Kali ini, sosok yang menjadi pusat perhatian adalah Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang diamankan dalam sebuah operasi senyap pada Selasa (3/3/2026). Penangkapan ini dikonfirmasi langsung oleh pihak lembaga antirasuah. Penyelidik mengamankan sang kepala daerah bersama sejumlah pihak lainnya karena diduga terlibat dalam praktik rasuah. “Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah ...

Moh Husain

Selasa, 3 Maret 2026

PP AMPG Kecam Pelanggaran Hukum Internasional: Dorong Perdamaian, Tolak Dominasi Militer dalam Geopolitik Global

Seantero.id, JAKARTA – Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) secara tegas menyatakan dukungannya terhadap sikap pemerintah, khususnya pernyataan Bahlil Lahadalia, terkait situasi global yang kian memanas. PP AMPG menyoroti tindakan Amerika Serikat dan Israel yang dinilai mengabaikan hukum internasional, sehingga memperburuk stabilitas geopolitik dunia saat ini. Dalam keterangannya, organisasi kepemudaan ini menilai bahwa pengingkaran terhadap aturan hukum antarnegara hanya akan membawa dunia ke dalam ketidakpastian. Fokus utama yang disuarakan adalah pentingnya mengedepankan dialog diplomatik dibandingkan menggunakan kekuatan senjata ...

Moh Husain

Selasa, 3 Maret 2026

Akses Beasiswa LPDP Harus Merata, Sekjen Golkar Dorong Semangat Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

Seantero.id, JAKARTA – Distribusi akses pendidikan tinggi kembali menjadi sorotan tajam di kancah nasional. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa pengelolaan Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) harus dievaluasi agar lebih inklusif. Ia menekankan perlunya Semangat Keadilan Sosial dalam penyaluran dana abadi pendidikan tersebut agar manfaatnya tidak hanya berputar di kalangan ekonomi mapan. Sarmuji melihat adanya potensi ketimpangan jika kriteria seleksi LPDP terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan latar belakang struktural calon pendaftar. Menurutnya, tanpa kebijakan afirmasi yang kuat, ...

Moh Husain

Senin, 23 Februari 2026