APBN

Skema Kopdes Merah Putih Disorot CELIOS, Berpotensi Jadi Beban Rakyat dan Ganggu APBD?

Seantero.id, JAKARTA – Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kini tengah menuai perdebatan hangat di kalangan ekonom. Lembaga riset CELIOS (Center of Economic and Law Studies) memberikan peringatan keras terkait skema pendanaan proyek ambisius ini. Meski bertujuan menggerakkan ekonomi desa, metode pembiayaannya dinilai berisiko menciptakan dampak domino yang merugikan keuangan negara dan masyarakat luas. Persoalan utama yang disorot adalah keterlibatan pinjaman besar dari bank-bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, dan BSI) yang mencapai ratusan triliun rupiah. Peneliti CELIOS, Media Wahyu Askar, ...

Anggaran Kementerian Pendidikan Tetap Aman, Komisi X DPR: MBG Justru Perkuat Sektor Pendidikan

Seantero.id, JAKARTA – Belakangan ini, muncul kekhawatiran publik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap akan menggerus Anggaran Kementerian Pendidikan. Namun, kabar tersebut dibantah tegas oleh pihak parlemen. Komisi X DPR RI memastikan bahwa alokasi dana untuk meningkatkan kualitas sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik tidak akan terganggu oleh program nasional tersebut. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan klarifikasi untuk meluruskan persepsi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengatur skema keuangan agar kedua fokus tersebut berjalan ...

Pemkab PPU Siap Dukung Sekolah Gratis Sesuai Putusan MK

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan kesiapan mendukung kebijakan pendidikan dasar gratis, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara menjamin akses pendidikan tanpa biaya di sekolah negeri maupun swasta. Bupati PPU Mudyat Noor menyebut, prinsip pendidikan gratis sejalan dengan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Namun demikian, implementasinya tetap perlu mengacu pada regulasi operasional yang ditetapkan pemerintah pusat. “Keputusan MK tentu menjadi perhatian serius kita. Tapi pemerintah daerah masih menunggu regulasi ...

by

redaksi