APBN

Biaya Haji 2026 Membengkak, Pakar HTN Usul Presiden Terbitkan Perppu Agar APBN Bisa Masuk

Seantero.id, JAKARTA – Rencana subsidi untuk menutupi kenaikan ongkos transportasi jemaah haji terus dimatangkan. Mengingat adanya lonjakan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar dolar, skema penggunaan dana APBN menjadi jalan keluar yang paling realistis. Namun, langkah ini memerlukan payung hukum yang kuat agar kebijakan tersebut tetap berada di jalur yang benar. Seorang pakar HTN (Hukum Tata Negara) memberikan masukan strategis terkait persoalan ini. Penggunaan instrumen hukum yang cepat dinilai perlu diambil oleh pemerintah agar calon jemaah tidak terbebani oleh kenaikan ...

Dilema APBN: Pemerintah Tanggung Beban Kenaikan Harga Minyak Dunia demi Jaga Daya Beli

Seantero.id, JAKARTA – Kondisi geopolitik global yang kian memanas berdampak langsung pada sektor ekonomi nasional. Saat ini, pemerintah tengah menghadapi tantangan besar terkait stabilitas APBN akibat lonjakan harga energi di pasar internasional. Keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia yang terus merangkak naik ibarat pisau bermata dua. Ketegangan di Timur Tengah, terutama setelah serangan rudal ke Iran dan penutupan Selat Hormuz, telah memicu lonjakan harga minyak mentah Brent hingga mencapai US$113,42 per ...

Risiko Shortfall APBN Mengintai, IKPI Soroti Lemahnya Basis Pajak Indonesia di 2026

Seantero.id, JAKARTA – Tantangan besar kini tengah membayangi stabilitas keuangan negara. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) memberikan peringatan serius mengenai kondisi penerimaan negara yang berpotensi meleset dari target. Masalah utamanya bukan sekadar pada angka, melainkan pada pondasi dasar perpajakan nasional yang dinilai masih belum kokoh untuk menopang beban anggaran yang besar. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan dalam anggaran negara atau yang sering disebut sebagai shortfall. Tanpa adanya perbaikan yang signifikan, target-target pembangunan yang telah disusun dalam APBN dikhawatirkan ...