Seantero.id, JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas anggaran negara memasuki babak baru. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyerahan ini menjadi momen krusial karena merupakan bentuk pertanggungjawaban pertama atas pelaksanaan APBN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan tersebut, Purbaya memaparkan kondisi terkini perekonomian nasional serta ringkasan capaian kinerja yang tertuang dalam laporan tersebut. Pemerintah menegaskan dukungannya terhadap proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK guna memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Ketepatan waktu penyerahan laporan ini pun mendapat apresiasi tinggi karena mencerminkan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.
Ketua BPK, Isma Yatun, menyoroti tantangan besar dalam pelaporan tahun ini akibat adanya transformasi struktur birokrasi. “BPK sebagai mitra strategis pemerintah berkomitmen memastikan semangat pembaruan Kabinet Merah Putih tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas tanpa cela, guna menjaga integritas pertanggungjawaban keuangan negara,” ujarnya dalam acara penyerahan LKPP Tahun 2025 dan entry meeting pemeriksaan di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Isma menambahkan bahwa penataan ulang kementerian dan lembaga baru berdampak pada kompleksitas tata kelola pada 98 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Oleh karena itu, pemeriksaan kali ini bertujuan memberikan opini kewajaran dengan memperhatikan aspek standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian intern, hingga kepatuhan hukum. “Penyerahan LKPP Tahun 2025 (unaudited) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban utuh pertama atas pelaksanaan APBN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Isma.
Di sisi lain, Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing, menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan metode risk-based audit atau pemeriksaan berbasis risiko. Teknologi big data analytics dan aplikasi SiAP LK turut dikerahkan untuk meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan. Fokus utama tim mencakup akurasi saldo akun, investasi pemerintah, hingga dampak likuidasi entitas akibat pembentukan Kabinet Merah Putih.
Langkah ini diharapkan mampu menyediakan informasi fiskal yang komprehensif bagi publik. Melalui sinergi yang kuat antara Kemenkeu dan BPK, diharapkan kualitas belanja negara semakin meningkat dan program prioritas nasional dapat tercapai dengan transparansi yang maksimal. (Sen)
