Seantero.id, JAKARTA – Tantangan penyebaran informasi di era digital menuntut kesiapan aparatur negara yang lebih cekatan. Guna menjawab hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah strategis dengan memperkuat sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini diwujudkan melalui agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi Pemerintahan Dalam Negeri.
Program ini bertujuan agar setiap kebijakan yang lahir dari pusat dapat tersampaikan dengan baik hingga ke tingkat wilayah terkecil. Dengan adanya keselarasan ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih informasi yang dapat membingungkan warga. Kemendagri ingin memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintahan memiliki frekuensi yang sama dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa penguatan ini menjadi krusial untuk menjaga konsistensi kebijakan di tengah arus informasi yang kian kencang. “Pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak bersama dalam satu narasi, satu arah, dan satu tujuan,” ujar Benni saat memberikan keterangan di Jakarta pada Rabu (8/4/2026).
Benni menilai, di tengah dinamika saat ini, komunikasi adalah kunci utama keberhasilan sebuah kebijakan. Pemerintah tidak cukup hanya sekadar merespons isu, tetapi harus mampu memberikan pesan yang terstruktur dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan sosial. Sinkronisasi ini juga merupakan bagian dari fungsi pembinaan serta pengawasan Kemendagri terhadap kinerja pemerintah daerah (Pemda).
Lebih lanjut, peran pranata humas di instansi pemerintah dianggap sangat vital. Mereka bertugas menerjemahkan bahasa teknis yang rumit menjadi narasi yang sederhana bagi publik. Melalui Bimtek tersebut, Kemendagri mendorong aparatur Pemda untuk menyusun strategi yang berbasis data dan relevan dengan kondisi masyarakat setempat.
Sebagai penutup, Benni mengingatkan bahwa esensi dari interaksi pemerintah dan warga adalah kepercayaan. “Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak informasi yang kita sampaikan, tetapi dari seberapa jauh masyarakat memahami, mempercayai, dan merasakan manfaat dari kebijakan yang kita jalankan,” tegasnya.
Dengan adanya ekosistem yang terintegrasi ini, diharapkan seluruh program strategis nasional dapat berjalan lebih efektif dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat luas. (Sen)
