Seantero.id, JAKARTA – Isu mengenai integritas dan akuntabilitas hukum di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyuarakan keprihatinan mendalam terkait rentetan insiden yang melibatkan aparat negara. Mereka menilai bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan aparat militer masih jauh dari harapan masyarakat, terutama dalam memberikan rasa adil bagi para korban sipil.
Persoalan ini dibahas secara mendalam oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan bersama Centra Initiative. Mereka membahas kegelisahan serius atas menguatnya praktik kekerasan aparat militer serta lemahnya mekanisme pertanggungjawaban hukum di Indonesia. Diskusi publik bertajuk “Kekerasan Militer dan Problematika Pertanggungjawaban Hukum” ini digelar di Sadjoe Cafe, Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat (10/4/2026).
Dalam forum tersebut, Khotimun Susanti dari LBH Apik Jakarta membeberkan fakta pahit mengenai proses advokasi di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa pendampingan terhadap korban seringkali menemui jalan terjal akibat tekanan dari pihak tertentu. “Situasi ini semakin mempersempit ruang aman bagi upaya pencarian keadilan,” ungkap Khotimun melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
LBH Apik Jakarta mencatat telah mendampingi beragam kasus, mulai dari kekerasan seksual hingga kekerasan terhadap anak yang melibatkan oknum anggota. Khotimun menyoroti bahwa penggunaan peradilan militer dalam kasus sipil sering kali menjadi penghalang keadilan. “Kondisi ini berkontribusi pada lemahnya posisi korban dalam memperjuangkan hak-haknya,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa mekanisme yang tertutup di peradilan militer cenderung melanggengkan impunitas atau kekebalan hukum bagi pelaku.
Diskusi ini juga menghadirkan sisi emosional dari para keluarga korban, seperti Eva Meliani Pasaribu dan Lenny Damanik. Mereka yang kehilangan anggota keluarga akibat tindakan kekerasan tersebut menaruh harapan besar pada proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Harapan besarnya adalah agar prajurit yang melakukan tindak pidana umum dapat tunduk pada peradilan umum, bukan peradilan militer.
Melalui desakan ini, Koalisi Masyarakat Sipil berharap pemerintah segera melakukan reformasi total pada sistem peradilan. Tujuannya jelas, agar setiap bentuk kekerasan aparat militer dapat diadili secara transparan dan adil, tanpa ada yang merasa kebal di hadapan hukum. (Sen)
