Seantero.id, JAKARTA – Setelah turut menyeret mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo. Polri kembali menetapkan satu tersangka baru terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain di tanah air.
Satu tersangka baru tersebut adalah mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi (SU).
Informasi penetapan tersangka Slamet tersebut disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto. Saat konferensi pers.
Meski telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, Polri belum melakukan penahanan seperti tiga tersangka sebelumnya, dengan alasan kesehatan pasca stroke.
“Pada kesempatan malam hari ini kami penyidik Siber Bareskrim akan menyampaikan perkembangan peningkatan status tersangka dengan insial SU, yang sebelumnya masih berstatus saksi,” ujar Suhermator dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2026).
“Untuk tersangka SU untuk saat ini belum bisa dilakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke,” lanjut dia.
Dengan bertambahnya tersangka tersebut, tercatat sudah ada empat orang yang diduga terlibat kasus dugaan penyadapan ilegal illegal, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution Irjen Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Menurut pemeriksaan sementara, peran SU dalam operasi penyadapan ini adalah memberikan izin terhadap kedua tersangka lainnya, yakni EH dan ASN, terkait aksi penyadapan dan penghapusan data hasil penyadapan.
“Sampai dengan saat ini, Kabag Mon yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU,” kata Suhermanto
“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” lanjut dia.
Sementara itu, peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus ini diduga menjadi pihak yang memerintahkan penyadapan tanpa melalui prosedur yang berlaku. Sedangkan, peran ASN dan EH berkaitan dengan aktivitas provisioning atau pengoperasian sistem penyadapan, serta dugaan penghapusan file digital hasil penyadapan. (Dd)
