Moh Husain

Lindungi Hak Pekerja, Sumut Desak Kemenaker Evaluasi Perusahaan Alih Daya Bermasalah

Seantero.id, MEDAN – Langkah tegas diambil oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna membenahi iklim kerja di wilayahnya. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) secara resmi meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI untuk segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah perusahaan alih daya (outsourcing) yang dinilai nakal dan bermasalah. Permohonan ini muncul setelah adanya temuan berbagai pelanggaran yang merugikan para buruh. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, mayoritas kasus ketenagakerjaan di daerah tersebut didominasi oleh ketidakpatuhan vendor penyedia jasa tenaga kerja. Banyak dari mereka ...

Moh Husain

Kamis, 23 April 2026

Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Akademisi Bebas Kritik Pemerintah, Kedepankan Etika daripada Pidana

Seantero.id, JAKARTA – Isu mengenai pelaporan sejumlah intelektual ke pihak berwajib tengah menjadi sorotan hangat di ruang publik. Menanggapi fenomena ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan pernyataan tegas mengenai hak berpendapat. Menurutnya, dunia kampus memiliki ruang kebebasan yang harus tetap dijaga meski yang disampaikan adalah sebuah kritik pemerintah. Yusril menilai bahwa tindakan menyampaikan pendapat atau analisis kritis merupakan bagian dari tugas intelektual seorang akademisi. Ia menegaskan bahwa akademisi bebas mengkritik kebijakan ...

Moh Husain

Kamis, 23 April 2026

Aturan Baru! PNS dan PPPK Wajib Ubah Status Pekerjaan di KTP Menjadi ASN Sesuai Permendagri 6 Tahun 2026

Seantero.id, MATARAM – Kabar penting bagi seluruh pegawai pemerintahan di tanah air. Saat ini, seluruh PNS dan PPPK di Indonesia terdampak ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri 6 Tahun 2026). Regulasi terbaru ini membawa perubahan mendasar pada dokumen kependudukan, di mana istilah jenis pekerjaan lama akan dihapus dan digantikan dengan identitas baru. Permendagri 6 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 yang mengatur tentang formulir dan buku dalam administrasi kependudukan. Berdasarkan aturan yang diundangkan pada 18 ...

Moh Husain

Kamis, 23 April 2026