Seantero.id, MAMUJU – Isu kesejahteraan tenaga kerja honorer kembali mencuat ke permukaan. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, secara blak-blakan menyuarakan keprihatinannya terkait kondisi ekonomi para pegawai di lingkup pemerintah daerah, khususnya mengenai besaran gaji yang diterima oleh kelompok tertentu.
Masalah gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK Paruh Waktu) masih menjadi sorotan publik. Diketahui, upah mereka di banyak pemda masih jauh dari kata layak. Di berbagai wilayah, penghasilan kelompok ini hanya berada dalam kisaran ratusan ribu rupiah. Bahkan, tidak sedikit pemerintah daerah yang menggaji mereka di bawah Rp500 ribu per bulan.
Kondisi memprihatinkan ini disinggung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka saat menghadiri acara Konferda DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulbar di Mamuju pada Sabtu (25/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyayangkan banyaknya angkatan kerja produktif yang belum terserap optimal dan justru terjebak dalam pekerjaan berpendapatan rendah.
“Banyak tenaga kerja kita yang produktif justru tidak produktif. Ada yang menjadi tenaga honorer atau PPPK Paruh Waktu dengan penghasilan sangat minim, bahkan di bawah Rp400 ribu per bulan, yang itu masuk kategori miskin ekstrem,” tegas Suhardi Duka di depan para kader GMNI.
Melihat realita tersebut, Suhardi mendorong generasi muda, terutama mahasiswa, untuk tidak hanya terpaku pada impian menjadi pegawai negeri. Ia menekankan pentingnya kemandirian ekonomi melalui kewirausahaan agar tidak terjebak dalam jeratan upah rendah.
“Sekarang bukan lagi soal jadi PNS, sebab yang penting adalah bagaimana mampu menangkap peluang di tengah persaingan global yang semakin ketat. Di tengah momentum bonus demografi yang akan berlangsung hingga 2035, saya mengajak seluruh kader GMNI agar dapat mengambil peluang dengan membangun karakter kuat dan jiwa kewirausahaan,” tambahnya.
Selain masalah ekonomi, ia juga mengingatkan pentingnya ideologi nasionalisme sebagai kompas dalam berjuang. Menurutnya, ketika ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil atau bertentangan dengan nilai kemanusiaan, pemuda harus berani bersikap. Melalui narasi ini, Gubernur Sulbar berharap ada evaluasi mendalam terkait standar gaji agar status miskin ekstrem tidak lagi melekat pada mereka yang sudah mengabdi kepada negara. (Sen)
