Seantero.id, JAKARTA – Fenomena tertangkapnya para pemimpin daerah dalam operasi senyap belakangan ini menjadi alarm keras bagi demokrasi di tanah air. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan keprihatinannya setelah mencatat ada sembilan orang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi hanya dalam kurun waktu setahun terakhir. Atas kondisi ini, lembaga antirasuah tersebut meminta masyarakat agar lebih cerdas memilih saat pesta demokrasi berlangsung.
Rentetan kasus ini menunjukkan bahwa integritas di level pemerintahan daerah masih menjadi tantangan besar. Sepanjang tahun 2025, KPK telah bergerak cepat dengan menetapkan sejumlah nama besar sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, hingga Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Nama-nama tersebut terjerat dalam berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berbeda-beda.
Ternyata, tren negatif ini belum berhenti. Memasuki awal tahun 2026, daftar panjang tersebut kian bertambah. Hingga Kamis, 12 Maret 2026, beberapa tokoh penting lainnya menyusul ke balik jeruji besi. Di antaranya adalah Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari yang juga ditetapkan sebagai tersangka.
Melihat realita yang memprihatinkan ini, pihak komisi antirasuah memberikan pesan menohok bagi para pemilih. “Masyarakat harus lebih cerdas dengan adanya peristiwa-peristiwa ini,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Asep menekankan bahwa perubahan besar harus dimulai dari cara rakyat menentukan pilihannya di bilik suara. Menurutnya, pola pikir pragmatis yang hanya mengejar keuntungan sesaat justru akan merugikan daerah tersebut di masa depan. Korupsi seringkali berawal dari biaya politik yang tinggi yang kemudian dibayar dengan menyalahgunakan kekuasaan.
“Jadi, tidak hanya berdasarkan apa yang diterima atau apa yang diberi atau bersifat pragmatis. Kasih, lalu dipilih gitu akan tetapi, benar-benar pilih lah yang berkualitas,” tegas Asep.
Melalui kampanye cerdas memilih, masyarakat diharapkan tidak lagi tergoda dengan politik uang atau janji manis tanpa rekam jejak yang jelas. Dengan memilih kepala daerah yang memiliki visi kuat dan kejujuran tinggi, potensi penyimpangan anggaran negara dapat ditekan sejak awal. Ke depannya, partisipasi aktif publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan juga menjadi kunci agar kasus serupa tidak terus berulang. (Sen)
