Seantero.id, JAKARTA – Kabar mengenai menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia memicu reaksi serius dari jajaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa penurunan indeks tersebut menjadi sinyal bahaya bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, praktik korupsi yang tidak terkendali akan terus menjadi beban berat bagi rakyat kecil.
Hasto menilai bahwa integritas penegak hukum merupakan pilar utama dalam memerangi praktik lancung ini secara sistemik. Ia menyoroti bagaimana hukum terkadang justru digunakan untuk kepentingan politik sempit, bukan untuk keadilan substantif. Kondisi ini membuat para pelaku usaha dan investor merasa tidak aman dalam menanamkan modalnya di tanah air, yang akhirnya berdampak pada lambatnya roda perekonomian.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Hasto hadir memberikan pengarahan mendalam kepada para kader di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Ia menekankan pentingnya menjaga netralitas aparat dalam setiap dinamika pemerintahan dan politik. “Hal yang paling dilarang untuk dilanggar adalah aparat penegak hukum itu sendiri, karena mereka oleh undang-undang mendapatkan kedudukan yang istimewa. Kita tahu fenomena dalam proses politik, penegak hukum sering kali dilibatkan menjadi alat-alat kekuasaan. Ini yang tidak boleh terjadi,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Lebih lanjut, ia memaparkan dampak domino dari ketidakadilan hukum yang merambat ke berbagai sektor vital, mulai dari biaya kontestasi politik hingga harga kebutuhan pokok di pasar. “Ketika hukum tidak berkeadilan, ini menciptakan risiko yang mengakibatkan semuanya menjadi biaya mahal. Pemilu biaya mahal, investasi biaya mahal, distribusi logistik, hingga distribusi pangan menjadi mahal. Ini yang kita tidak inginkan,” tuturnya kembali di hadapan awak media.
Menyikapi fenomena ini, PDIP mengambil langkah proaktif dengan memperkuat sistem internal organisasi agar tidak terjebak dalam masalah serupa. Hasto mengungkapkan bahwa partai saat ini sedang melakukan terobosan besar dengan menyusun modul pendidikan antikorupsi yang melibatkan pihak-pihak independen dan sangat berpengalaman.
“Kami sekarang merancang suatu kurikulum pencegahan korupsi. Kami melibatkan pakar, termasuk mantan pejabat di KPK, sebagai narasumber. Partai harus terdepan dalam upaya-upaya pencegahan korupsi tersebut,” tutup Hasto. Melalui langkah ini, PDIP berkomitmen melahirkan pemimpin yang bersih demi memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi nasional di masa depan. (Sen)
