Seantero.id, JAKARTA – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital tahun 2026, tantangan dalam mengelola informasi semakin kompleks. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, memberikan peringatan serius mengenai ancaman disinformasi yang kian masif. Menurutnya, peran media arus utama kini menjadi sangat krusial sebagai penyaring informasi agar reputasi Indonesia tetap terjaga di kancah internasional.
Fenomena hoaks dan kabar burung yang beredar di jagat maya tidak hanya membingungkan publik, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial jika tidak segera diredam. Meutya menilai bahwa jurnalisme yang kredibel adalah solusi utama untuk melawan narasi menyesatkan yang sering kali diproduksi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Profesionalisme dalam memverifikasi data sebelum dipublikasikan menjadi harga mati bagi setiap institusi pers.
Dalam sebuah pertemuan strategis, ia menekankan pentingnya akurasi di atas kecepatan. “Kita saat ini berhadapan dengan misinformasi yang sangat tinggi, media arus utama lah yang berperan menjaga profesionalitas dan menyampaikan hal-hal yang benar,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Lebih lanjut, Meutya juga menyoroti bagaimana persepsi publik sering kali terdistorsi oleh tingginya volume konten digital yang tidak memiliki landasan fakta yang kuat. Ia mengistilahkan gangguan informasi ini sebagai noise atau kebisingan yang dapat menenggelamkan pesan-pesan positif yang bertujuan membangun bangsa.
“Kita jadi sulit untuk mendengarkan, mana suara-suara yang memang ingin membangun dan mana yang sifatnya noise saja. Ketika noise-nya tinggi, pasti suara-suara yang baik akan cenderung tenggelam. Informasi yang benar menjadi hak bagi masyarakat untuk tahu, itu yang ingin kita jaga,” tandasnya pada kesempatan yang sama di Jakarta.
Pemerintah melalui Kemenkomdigi terus berupaya memperkuat ekosistem media nasional agar tetap sehat dan mandiri. Dengan dukungan dari para insan pers yang tetap berpegang teguh pada kode etik, diharapkan masyarakat memiliki pegangan yang jelas dalam membedakan mana fakta dan mana disinformasi. Langkah ini dianggap sebagai strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak informasi yang berkualitas demi kemajuan bersama. (Sen)
