Seantero.id, NTT – Dunia pendidikan Tanah Air tengah berduka, peristiwa viral memilukan siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang meninggal diduga mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli alat tulis sekolah membuat prihatin banyak pihak termasuk para akademisi.
Ungkapan prihatin terkait peristiwa tragis siswa tingkat Sekolah Dasar di NTT tersebut turut mendapat sorotan dari pakar pendidikan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Profesor Agus Sartono, MBA.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tanggung jawab pendidikan dasar (SD/SMP) ada di pemerintah Kabupaten atau Kota.
Ia sangat menyayangkan dengan terjadinya peristiwa yang membuat heboh publik tersebut, dengan pendataan berjenjang melalui Dapodik dan Data Keluarga Kurang Mampu di Kementerian Sosial atau Dinas Sosial, seharusnya hal memilukan tersebut tidak terjadi.
“Anak-anak seperti ini, mestinya kan berhak menerima KIP dan bantuan sosial lainnya,” jelas Agus.
Ia berharap kejadian tragis tersebut tidak terulang di masa mendatang, terlebih pihak Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan terkait pendidikan gratis.
“Semoga ke depan tidak terjadi lagi hal seperti ini, apalagi Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan agar pemerintah menyelenggarakan pendidikan 12 tahun gratis,” sambungnya.
Selain itu, pakar pendidikan dari UGM tersebut juga menyoroti implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menelan banyak biaya. Agus berharap adanya penghematan alokasi anggaran untuk kemudian dialihkan pada keperluan pendidikan.
Peristiwa viral memilukan siswa kelas 4 Sekolah Dasar di Ngada yang mengakhiri hidupnya, turut mendapat tanggapan dari Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Menurutnya, kejadian tersebut merupakan kegagalan dalam melakukan deteksi dan pencegahan dini terhadap persoalan sosial yang dialami korban.(Dd)
