Seantero.id, JAKARTA – Ketegangan politik antara PDIP dan Presiden Jokowi kembali memanas di awal tahun 2026. Kali ini, pemicunya adalah pernyataan mengejutkan dari sang Presiden yang mengisyaratkan keinginan untuk mengembalikan aturan lembaga antirasuah ke regulasi yang lama. Isu Revisi UU KPK pun mendadak menjadi bola panas yang diperbincangkan di ruang publik.
Langkah mantan Wali Kota Solo tersebut dinilai kontradiktif oleh pihak PDI Perjuangan. Pasalnya, publik tentu masih ingat betul bahwa perombakan regulasi KPK yang dinilai banyak pihak melemahkan kewenangan lembaga tersebut justru terjadi di bawah kendali pemerintahan beliau pada tahun 2019 silam. Saat itu, meski gelombang protes masyarakat sipil dan mahasiswa sangat masif, proses perubahan undang-undang tetap melenggang mulus.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Advokasi, Ronny Talapessy, memberikan kritik pedas terhadap sikap terbaru Presiden. Menurutnya, hal ini hanyalah strategi komunikasi politik untuk menarik simpati masyarakat di tengah situasi politik yang dinamis.
“Jokowi lagi cari perhatian khususnya terkait mengembalikan UU KPK yang lama. Padahal, semua masyarakat tahu bahwa UU KPK diubah pada masa kepemimpinan beliau,” kata Ronny Talapessy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Ronny juga menyoroti bagaimana Presiden seolah ingin menghapus jejak sejarah penyusunan draf tersebut. Ia menilai ada upaya untuk menghindari tanggung jawab atas kebijakan yang diambil di periode sebelumnya. “Dan sekarang beliau mau cuci tangan soal itu. Ada banyak saksi tokoh-tokoh nasional dan agama yang diundang diminta masukan soal UU KPK pada 2019, tetapi beliau waktu itu tidak mengambil tindakan apa-apa,” lanjutnya.
Lebih jauh, PDIP mencurigai adanya agenda terselubung di balik pernyataan ini, yakni untuk membantu mendongkrak partai yang saat ini berafiliasi erat dengan keluarga Presiden. Ronny menganggap narasi penyelamatan KPK ini hanyalah alat kampanye yang sengaja dimainkan demi kepentingan elektoral.
“Jadi, pernyataan beliau itu, saya nilai berkaitan dengan upaya beliau untuk mati-matian memperjuangkan PSI. Ini tak lebih dari sekadar untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas untuk PSI,” ujarnya dengan tegas.
Penutupnya, Ronny menghimbau agar rakyat tidak mudah terbuai dengan wacana yang dirasa kurang tulus. Baginya, konsistensi dalam berpolitik adalah hal yang krusial bagi seorang pemimpin. “Jadi, saran saya tidak usah terlalu ambil perhatian atas pernyataan beliau itu. Kasihan masyarakat kita kalau disuguhi hal-hal yang tidak benar dari beliau,” katanya mengakhiri pernyataan.
Hingga kini, perdebatan mengenai Revisi UU KPK ini terus bergulir dan memicu diskusi panjang mengenai masa depan pemberantasan korupsi di tanah air. (Sen)
