Seantero.id, JAKARTA – Pemerintah terus mencari jalan keluar untuk mengurangi beban anggaran negara akibat tingginya ketergantungan pada energi impor. Salah satu solusi yang kini kembali menguat adalah percepatan migrasi dari penggunaan gas ke kompor listrik. Langkah ini dinilai strategis karena mampu memperbaiki neraca perdagangan nasional sekaligus mengoptimalkan pasokan listrik domestik yang sedang melimpah.
Anggota DPR RI melihat bahwa elektrifikasi di dapur masyarakat bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak. Elektrifikasi rumah tangga melalui migrasi ke kompor induksi merupakan langkah strategis untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang kian membebani anggaran negara. Hal ini menjadi perhatian serius karena mayoritas pasokan gas di pasar lokal saat ini masih didatangkan dari luar negeri dengan harga yang fluktuatif.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, memberikan rincian terkait besarnya konsumsi gas nasional. “Konsumsi LPG kita saat ini mencapai kurang lebih 8 juta metrik ton per tahun, di mana sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Ini adalah beban besar bagi neraca perdagangan kita,” ujar Sugeng di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin (13/4/2026).
Menurutnya, penggunaan listrik untuk memasak jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan energi fosil. Secara efek, penggunaan listrik di sektor rumah tangga, termasuk kompor induksi, akan menghemat sekitar 30 persen. “Tingkat ketergantungan impor akan kita kurangi secara signifikan. Kita punya pasokan listrik yang andal dari kekuatan domestik. Dengan mengubah energi berbasis impor seperti LPG menjadi energi berbasis listrik, kita memperkuat kedaulatan energi nasional tepat dari dapur masyarakat,” tegas Sugeng.
Di sisi lain, tantangan ekonomi juga menjadi alasan kuat percepatan program ini. Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, menyoroti harga minyak dunia yang sedang meroket. Saat ini, harga minyak jenis Brent berada di atas 100 dolar AS per barel, melonjak tajam dibanding rata-rata Januari 2026 yang hanya 64 dolar AS per barel. “Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah,” jelas Eddy.
Meskipun program ini sempat tertunda pada akhir 2022 demi menjaga kenyamanan warga pascapandemi, kini urgensinya kembali meningkat. Dengan pengalihan ini, masyarakat diharapkan bisa menikmati energi yang lebih murah dan stabil, sementara pemerintah dapat mengalokasikan subsidi energi ke sektor lain yang lebih produktif. (Sen)
