Seantero.id, JAKARTA – Wacana keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian internasional di Gaza terus menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, memberikan peringatan keras terkait rencana pengiriman Prajurit TNI yang dijadwalkan bertugas di bawah kendali Board of Peace (BoP).
Politisi senior ini menilai bahwa langkah tersebut bukan sekadar misi kemanusiaan biasa, melainkan sebuah pertaruhan besar bagi kedaulatan dan keselamatan personel militer Indonesia. Menurutnya, skema pasukan keamanan internasional atau International Security Force (ISF) yang digagas dalam platform BoP memiliki kompleksitas yang sangat tinggi serta situasi lapangan yang tidak menentu.
Kritik ini disampaikan sebagai bentuk kehati-hatian agar Indonesia tidak terjebak dalam pusaran kepentingan politik global yang belum jelas arahnya. “Soal rencana pengiriman prajurit TNI dalam pasukan ISF di bawah BoP, saya melihat ini sebagai partisipasi Indonesia dalam eksperimen pemerintah Amerika Serikat (AS) yang sangat berisiko tinggi dan menelan biaya tidak sedikit,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan di Jakarta pada Minggu (15/2/2026).
Hasanuddin menekankan bahwa setiap kebijakan untuk mengirim pasukan ke luar negeri wajib memiliki dasar hukum serta mandat yang transparan. Ia meragukan apakah struktur komando di bawah BoP benar-benar mampu menjamin kenetralan pasukan perdamaian tersebut di zona merah. Baginya, kejelasan mengenai siapa yang memegang kendali penuh atas operasi militer tersebut adalah hal prinsipil yang tidak bisa ditawar.
Lebih lanjut, purnawirawan jenderal bintang dua ini juga menyoroti potensi benturan kepentingan yang mungkin muncul di tengah konflik Timur Tengah. “Hal ini menjadi pertanyaan, apakah ISF benar-benar mewakili kepentingan negara pengirim atau hanya menjadi instrumen pihak tertentu di Gaza. Pemerintah kita harus mempelajari betul mandatnya,” tegasnya lagi.
Keamanan dan keselamatan prajurit TNI harus menjadi prioritas utama yang dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah sebelum mengambil keputusan final. Tanpa adanya jaminan mandat kuat dari lembaga internasional yang diakui secara luas, pengiriman pasukan dikhawatirkan hanya akan membawa dampak buruk bagi citra diplomasi Indonesia. Kini, publik menanti bagaimana pemerintah menyikapi catatan kritis dari parlemen demi menjaga integritas pertahanan nasional. (Sen)
