BBM

Pemerintah Terapkan WFH ASN untuk Tekan Konsumsi BBM di Tengah Ancaman Krisis Energi

Seantero.id, JAKARTA – Pemerintah terus memutar otak untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan konsumsi energi yang meningkat. Salah satu langkah terbaru yang diambil adalah memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diambil sebagai strategi cepat untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) harian yang kian melonjak. Kebijakan WFH selama satu hari dalam sepekan ini dipandang sebagai solusi taktis. Pemerintah meyakini bahwa dengan mengurangi pergerakan kendaraan dinas maupun pribadi para pegawai ...

Era Baru ASN: Fleksibilitas Kerja dan Transformasi Budaya Hemat Energi demi Hidup Sehat

Seantero.id, JAKARTA – Pemerintah secara resmi memperkenalkan kebijakan strategis bertajuk “8 Transformasi Budaya Kerja dan Hemat Energi”. Langkah besar ini diambil sebagai upaya nyata negara dalam menghadapi dinamika global sekaligus mendorong masyarakat, khususnya ASN, untuk memulai gaya hidup yang lebih berkualitas. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penghematan teknis, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan personal pegawai. Salah satu poin yang paling mencuri perhatian adalah penerapan fleksibilitas kerja melalui aturan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi para ASN. ...

Pemerintah Batasi Pembelian BBM 50 Liter per Hari, Bahlil Ajak Masyarakat Lebih Bijak

Seantero.id, SEOUL – Menghadapi dinamika ekonomi global yang kian menantang, pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah tegas dalam mengatur konsumsi energi di dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat lebih bijak dalam menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas stok nasional serta memastikan distribusi energi tetap berkeadilan bagi seluruh rakyat. Salah satu poin utama dalam kebijakan terbaru ini adalah pengaturan volume pengisian untuk kendaraan pribadi. Pemerintah menilai bahwa ...