Seantero.id, JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari dunia pemerintahan daerah di awal Maret ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara beruntun melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat dua bupati hanya dalam kurun waktu satu minggu. Menanggapi fenomena ini, Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara dan meminta adanya evaluasi besar-besaran terhadap sistem yang ada.
Rentetan aksi senyap KPK ini dimulai pada Selasa (3/3/2026) dini hari di Semarang. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Tidak sendirian, ia ditangkap bersama ajudan serta orang kepercayaannya terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Belum reda pembicaraan publik soal kasus di Jawa Tengah, KPK kembali bergerak ke Pulau Sumatera. Tepat sepekan kemudian, pada Senin (9/3/2026) malam, giliran Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, yang terjaring operasi di Bengkulu. Dalam penangkapan di Bengkulu tersebut, Wakil Bupati Rejang Lebong, Fikri, juga turut diamankan oleh petugas.
Melihat tren negatif ini, Puan Maharani merasa perlu ada langkah nyata agar kejadian serupa tidak terus berulang. Ia mendorong agar lembaga legislatif dan eksekutif duduk bersama melakukan peninjauan ulang secara menyeluruh.
“Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut,” ucap Puan saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti akar permasalahan yang mungkin menjadi pemicu para kepala daerah terjerumus dalam pusaran korupsi. Menurutnya, aspek biaya politik dan kesadaran akan tanggung jawab menjadi poin krusial dalam evaluasi ke depan.
“Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah, juga bagaimana memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa ya akuntabilitas itu penting bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga,” jelas Puan lebih lanjut di lokasi yang sama.
Langkah evaluasi ini diharapkan mampu menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan berintegritas. Publik tentu berharap agar pengawasan tidak hanya tajam saat terjadi OTT, namun juga kuat dalam sistem pencegahan sejak dini agar amanah rakyat benar-benar terjaga. (Sen)
