Seantero.id, JAKARTA – Ketegangan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah mulai memberikan dampak serius bagi stabilitas ekonomi domestik. Salah satu perhatian utama pemerintah saat ini adalah bagaimana konflik Timur Tengah tersebut memengaruhi pergerakan harga minyak dunia yang sangat fluktuatif. Jika tidak segera diantisipasi, lonjakan harga komoditas energi ini diprediksi akan memperberat beban APBN 2026 yang tengah berjalan.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Eric Hermawan, memberikan catatan kritis mengenai situasi ini. Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukanlah kelangkaan stok secara fisik, melainkan kerentanan anggaran negara dalam menahan gempuran harga global. Ia menjelaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah dunia sebesar 1 dollar AS, pemerintah harus merogoh kocek sangat dalam untuk menjaga agar harga energi di dalam negeri tetap stabil bagi masyarakat.
“Setiap kenaikan minyak 1 dollar per barel, negara mengeluarkan dana Rp 6,7 triliun. Gejolak harga inilah yang secara instan merusak postur anggaran negara dan memaksa dilakukannya realokasi dana besar-besaran,” ujar Eric dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/3/2026).
Eric memaparkan bahwa dalam penyusunan anggaran, pemerintah menggunakan asumsi makro ekonomi sebagai fondasi. Pada tahun ini, asumsi harga minyak berada di angka 70 dollar AS per barel. Namun, jika tensi di Timur Tengah terus memanas dan harga melambung hingga 100 dollar AS per barel, maka ada selisih 30 dollar AS yang harus ditanggung negara.
Berdasarkan hitungan tersebut, tambahan tekanan fiskal bisa mencapai angka yang fantastis. “Ini adalah syok finansial yang harus dikelola agar tidak meruntuhkan struktur ekonomi nasional. Nah ketika beban negara melonjak seperti adanya tambahan Rp 201 triliun, maka defisit anggaran akan membengkak. Dalam jangka panjang, kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat berisiko terhadap aturan hukum batas defisit,” jelas Eric.
Meski demikian, Eric meminta publik tidak panik berlebihan soal pasokan. Pasalnya, kontribusi wilayah Timur Tengah hanya sekitar 20 persen dari total impor minyak kita. Ia menyarankan agar pemerintah lebih fleksibel dalam mencari sumber energi alternatif dari wilayah lain. “Jika terjadi gangguan di satu wilayah, secara teknis Indonesia masih memiliki ruang untuk mencari substitusi dari vendor di wilayah lain, misal dari Amerika Serikat, negara Afrika dan Asia,” pungkasnya. (Sen)
