Seantero.id, JAKARTA – Ketegangan geopolitik yang melibatkan kekuatan besar AS-Iran kini mulai memicu kekhawatiran serius di tanah air. Aliansi Wirausaha Kebangsaan Indonesia (AWKI) secara resmi meminta pemerintah untuk segera menyiapkan langkah antisipasi. Hal ini berkaitan dengan potensi gangguan keamanan di wilayah Timur Tengah yang dapat berimbas langsung pada agenda besar umat Islam serta stabilitas ekonomi nasional.
Salah satu fokus utama yang menjadi sorotan adalah kelancaran perjalanan menuju Tanah Suci. Mengingat jalur penerbangan internasional sering kali melintasi zona sensitif, eskalasi militer di kawasan tersebut dikhawatirkan mengancam keselamatan penerbangan sipil. Jika situasi terus memburuk, bukan tidak mungkin jadwal keberangkatan jemaah asal Indonesia akan mengalami perombakan besar-besaran.
Dewan Pembina AWKI, Yudhiawan Wibisono, memberikan peringatan tegas mengenai risiko ini. “Mungkin keberangkatan umrah dan ibadah haji bisa tertunda, dan itu akan membawa dampak atau akibat kepada pemerintah,” kata Yudhiawan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (1/3/2026). Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memiliki rencana cadangan agar hak-hak calon jemaah tetap terlindungi di tengah ketidakpastian global.
Tidak hanya soal urusan religi, konflik AS-Iran ini juga mengancam kedaulatan energi Indonesia. Jalur perdagangan laut yang vital kini berada dalam posisi yang sangat rentan. Penutupan akses di perairan strategis akan langsung mengerek naik harga komoditas global, termasuk minyak mentah yang sangat dibutuhkan oleh industri dalam negeri.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh tokoh militer yang kini duduk di jajaran dewan pembina organisasi tersebut. “Kita tahu semua bahwa pada saat ini yang namanya Selat Hormuz itu kan sekarang diblok, dikuasai oleh Iran, Itu juga akan berpengaruh terhadap kita, terutama masalah di sektor energi,” ujar Mayjen TNI (Purn) Rido Hermawan, pada kesempatan yang sama di Jakarta.
Melihat situasi yang semakin dinamis, AWKI berharap kementerian terkait segera menjalin koordinasi lintas sektor. Langkah cepat sangat diperlukan untuk memitigasi risiko, baik dari segi logistik transportasi udara maupun pengamanan stok energi nasional. Kewaspadaan ini menjadi sangat krusial agar kepentingan publik tidak menjadi korban dari pergolakan politik di luar negeri. (Sen)
