Seantero.id, JAKARTA – Pemerintah terus bergerak cepat untuk memastikan masyarakat dapat merayakan hari kemenangan dengan tenang tanpa terbebani lonjakan biaya hidup. Melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah memberikan jaminan bahwa fluktuasi harga pangan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah akan tetap terkendali. Langkah ini diambil guna menjaga daya beli warga agar tetap stabil di tengah meningkatnya kebutuhan musiman.
Kabar baik datang dari sisi ketersediaan barang. Saat ini, stok pangan nasional berada dalam posisi yang kuat. Pemerintah mencatat ada sembilan komoditas utama yang telah mencapai swasembada, mulai dari beras, cabai, bawang merah, hingga daging dan telur ayam. Dengan ketersediaan yang melimpah, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying karena pasokan di pasar dipastikan mencukupi hingga lebaran tiba.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmennya dalam mengawal instruksi presiden. “Sesuai arahan Bapak Presiden sejak sebelum Ramadhan harga pangan tidak boleh naik berlebihan. Ini yang kami jaga,” kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Ketegasan juga ditunjukkan kepada para pelaku usaha agar tidak bermain dengan harga. Amran mengingatkan agar semua pihak bekerja sama menyalurkan barang ke pasar. “Kami sudah minta, semua harus mengeluarkan stoknya. Jangan sampai harga naik. Kalau ada yang menaikkan, aku cabut izinnya,” tegasnya dengan lugas.
Upaya ini mendapat apresiasi langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Dalam sebuah diskusi bersama jurnalis pada Kamis (19/3/2026), Presiden menekankan bahwa kemandirian pangan adalah fondasi kemerdekaan bangsa. Beliau merujuk pada prinsip yang pernah digaungkan Bung Karno bahwa urusan perut rakyat tidak bisa ditunda.
“Dengan (adanya) perang (Timur Tengah), (kemungkinan) harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadhan harga pangan (di dalam negeri) terkendali atau tidak? I think we are doing a good job,” ujar Presiden Prabowo.
Hingga saat ini, berbagai program intervensi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan distribusi beras SPHP terus digencarkan di ratusan titik di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ini diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi bagi 32,3 juta keluarga penerima manfaat di seluruh pelosok negeri. (Sen)
