Seantero.id, JAKARTA SELATAN – Dinamika geopolitik di kancah internasional kembali menjadi sorotan serius di tanah air. Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI, Jusuf Kalla (pria yang akrab disapa JK), memberikan peringatan mengenai potensi guncangan yang bisa mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan eskalasi konflik Timur Tengah yang kian memanas dan berdampak langsung pada rantai pasok energi global.
Pernyataan tersebut disampaikan beliau di tengah suasana hangat acara buka puasa dan Shalat Tarawih bersama para pengurus serta anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Bertempat di kediaman pribadinya di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (6/3/2026), tokoh senior ini menekankan bahwa Indonesia harus segera bersiap menghadapi berbagai kemungkinan terburuk dari sisi finansial.
Menurutnya, ketegangan di wilayah produsen minyak dunia tersebut akan memicu lonjakan harga komoditas energi secara signifikan di pasar domestik. “Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga elpiji naik dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar,” kata JK di hadapan para anggota KAHMI.
Kekhawatiran utama terletak pada ketahanan energi nasional jika ketegangan di mancanegara tidak kunjung mereda. JK menilai, ketergantungan pada impor energi membuat posisi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga luar negeri. “Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis,” ujarnya menambahkan.
Menyikapi kondisi yang penuh ketidakpastian ini, beliau mendesak agar pemerintah segera merombak strategi fiskal. Perubahan kebijakan ekonomi dianggap sebagai langkah krusial agar APBN tidak jebol akibat beban subsidi yang membengkak secara tak terduga. Penentuan skala prioritas dalam belanja negara menjadi kunci agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah badai krisis.
“Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar,” tegasnya menutup pembicaraan. Pesan ini diharapkan menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan agar lebih sigap dalam memitigasi risiko dari luar negeri demi melindungi kesejahteraan rakyat banyak. (Sen)
