Seantero.id, JAKARTA – Dinamika politik di tanah air kembali menghangat pasca libur Lebaran 2026. Wacana perombakan atau reshuffle kabinet Merah Putih kian menguat di ruang publik seiring munculnya berbagai sinyal dari lingkar kekuasaan. Banyak pihak mulai mempertanyakan efektivitas kinerja para pembantu presiden dalam merealisasikan program-program strategis nasional.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, turut memberikan komentar pedas terkait isu tersebut. Ia menegaskan bahwa perombakan harus dimaknai sebagai langkah taktis untuk memperbaiki kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Fokus utama dari langkah ini adalah menyingkirkan pejabat yang dinilai tidak produktif dalam menjalankan tugasnya.
“Menteri-menteri yang tidak produktif harus diganti, siapapun dia,” kata Idrus kepada wartawan pada Senin (27/4/2026) di Jakarta. Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan terletak pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, melainkan pada implementasi kebijakan di tingkat kementerian. “Tidaklah bijaksana apabila secara serta-merta muncul suara-suara yang meminta presiden turun. Masalahnya bukan pada presiden, tetapi pada pembantu-pembantunya,” ucapnya.
Idrus menjelaskan bahwa presiden sejatinya telah meletakkan lima fondasi kuat, mulai dari penguatan ideologi Pancasila, konsep Indonesia sebagai rumah besar bersama, menjaga kemajemukan, hingga kebijakan strategis seperti ketahanan pangan dan energi. Oleh karena itu, menteri diharapkan mampu menerjemahkan visi tersebut menjadi aksi nyata. “Oleh karena itu yang perlu kita dorong adalah bagaimana presiden melakukan revitalisasi pembantu-pembantunya untuk memastikan adanya akselerasi kinerja kabinet yang lebih efektif,” tandasnya.
Isu reshuffle kabinet ini sebenarnya sudah mulai berembus sejak Februari lalu, tepatnya setelah adanya rotasi posisi di kementerian keuangan. Kini, kabar tersebut kembali memuncak setelah adanya pernyataan singkat dari pihak Istana. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, sempat merespons singkat mengenai kepastian jadwal perombakan ini. “Tunggu saja,” kata Teddy di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (7/4/2026).
Dengan situasi politik yang terus berkembang, publik kini menantikan keberanian presiden dalam menata ulang barisan pembantunya. Penataan ulang ini dianggap penting sebagai sinyal bahwa konsolidasi kekuasaan tengah dilakukan demi menjaga stabilitas dan memperkuat legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. (Sen)
