Seantero.id, JAKARTA – Rencana Indonesia bergabung ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) gagasan Donald Trump kini memicu polemik hangat. Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, bersama sejumlah tokoh diplomasi mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ada kekhawatiran besar mengenai biaya fantastis hingga potensi dominasi Trump yang terlalu kuat dalam lembaga tersebut.
Pada Senin (26/1/2026), Hikmahanto menyoroti besarnya iuran yang harus disetor Indonesia. Nilainya diperkirakan mencapai Rp16,9 triliun, sebuah angka yang dianggap sangat membebani kas negara. “Kita harus berhitung matang. Jangan sampai iuran triliunan rupiah ini hanya menjadi tiket untuk masuk ke dalam agenda politik personal Donald Trump tanpa manfaat konkret bagi perdamaian dunia,” ujar Hikmahanto sebagaiman dilansir dari KOMPAS.com dalam pernyataannya.
Kritik serupa datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Pada Rabu (28/1/2026), Dino menilai bahwa lembaga ini cenderung bersifat sepihak atau unilateral. Ia khawatir keterlibatan Indonesia justru akan mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif. Menurutnya, Dewan Perdamaian tersebut lebih terlihat sebagai alat untuk memperkuat pengaruh Amerika Serikat di bawah kendali Trump daripada menjadi mediator konflik yang netral.
Para pengamat sepakat bahwa dominasi Trump akan membuat kebijakan dewan sulit diprediksi. Tanpa posisi tawar yang jelas, Indonesia berisiko hanya menjadi pengikut kebijakan AS. Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk mengkaji ulang urgensi bergabung dengan organisasi ini, mengingat iuran yang sangat besar di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil. Jangan sampai diplomasi kita justru terjebak dalam kepentingan domestik negara lain.
