Seantero.id, JAKARTA – Langkah strategis pemerintah dalam mengelola sumber daya alam mulai membuahkan hasil nyata di kancah internasional. Partai Golkar memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berhasil membawa Indonesia mencapai level ketahanan energi yang sangat tangguh di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global saat ini.
Keberhasilan ini bukan tanpa alasan. Penataan struktur kelembagaan yang lebih terintegrasi menjadi kunci utama. Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menilai penggunaan kewenangan kepala negara sudah sangat tepat dalam menunjuk sosok yang kompeten di sektor ESDM.
“Saya melihat ada penggunaan kewenangan Presiden secara tepat dan terarah dengan menunjuk Menteri ESDM. Posisi ini kemudian diperkuat dengan pembentukan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden pada awal Januari 2025,” kata Abdul di Jakarta pada Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, Satgas tersebut memiliki mandat krusial untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Dengan posisi Menteri ESDM sebagai ketua Satgas sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), kebijakan yang diambil tidak lagi terpecah-pecah melainkan lebih menyatu. “Dengan desain kelembagaan yang terintegrasi tersebut, sektor energi Indonesia kini lebih adaptif dalam merespons dinamika global,” tutur Abdul menambahkan.
Bukti ketangguhan Indonesia tercermin dalam laporan JPMorgan Asset & Wealth Management bertajuk Pandora’s Box: The Global Energy Shock of 2026. Laporan itu menempatkan tanah air di posisi kedua dunia dalam menghadapi guncangan harga energi. Diketahui, tingkat perlindungan energi nasional mencapai angka 77 persen berkat kekuatan batu bara dan gas domestik.
Meski capaian ini membanggakan, Golkar mengingatkan agar semua pihak tidak cepat berpuas diri. Tantangan mengurangi ketergantungan impor dan menjaga ketersediaan BBM tetap menjadi prioritas ke depan.
“Publik mesti bisa memberi kesempatan dan mendukung langkah serta kebijakan Presiden melalui Kementerian ESDM dalam memastikan ketersediaan bahan bakar minyak, penetapan harga BBM bersubsidi yang stabil, dan penyesuaian harga BBM non-subsidi,” tegas Abdul menutup pembicaraan. Efektivitas eksekusi di sektor ini diharapkan menjadi modal kuat bagi keberlanjutan ekonomi nasional. (Sen)
