Seantero.id, JAKARTA – Dinamika politik tanah air kembali menghangat setelah munculnya usulan agar calon pemimpin nasional harus lahir dari rahim partai. Menanggapi hal tersebut, Partai Golkar menyatakan pandangan yang lebih terbuka. Menurut partai berlambang pohon beringin ini, ruang bagi individu berprestasi di luar struktur organisasi formal tetap harus dibuka lebar demi kemajuan bangsa.
Pernyataan ini muncul menyusul adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong penguatan sistem kaderisasi. KPK mengusulkan agar posisi capres, cawapres, hingga kepala daerah diisi oleh mereka yang telah melalui proses pembinaan internal di parpol. Tujuannya adalah untuk memastikan integritas dan kompetensi calon pemimpin melalui jenjang keanggotaan yang jelas, mulai dari tingkat muda hingga utama.
Namun, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, memiliki perspektif tersendiri. Ia menilai bahwa membatasi kandidat hanya dari kalangan internal partai berisiko menutup peluang bagi putra-putri terbaik bangsa lainnya. Menurutnya, rekrutmen politik harusnya bersifat inklusif untuk menyerap potensi dari berbagai latar belakang profesi maupun keahlian.
“Orang-orang terbaik harus diberi ruang untuk bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden,” tegas Sarmuji di Jakarta pada Kamis (23/4/2026). Ia menekankan bahwa meskipun kaderisasi internal itu penting, semua pihak tidak boleh menutup mata terhadap figur mumpuni yang berada di luar sistem kepartaian.
Sarmuji yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini mengingatkan bahwa fungsi utama organisasi politik adalah menjaring pemimpin yang bisa menjawab tantangan zaman. “Itulah fungsi dari partai politik dalam rekrutmen politik,” tambahnya. Baginya, menyinergikan kekuatan kader internal dengan tokoh eksternal justru akan memperkaya pilihan bagi rakyat.
Sebelumnya, KPK mengusulkan revisi pada Pasal 29 UU Parpol untuk mengatur persyaratan batas waktu minimal seseorang bergabung di partai sebelum dicalonkan. KPK juga menyarankan adanya klasifikasi jenjang kader sebagai syarat maju di pemilihan legislatif maupun eksekutif. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik politik instan yang kerap terjadi menjelang kontestasi besar.
Hingga kini, perdebatan mengenai kriteria capres ini masih menjadi topik hangat. Partai Golkar sendiri berkomitmen untuk tetap menjadi wadah yang demokratis dan terbuka bagi siapa pun yang memiliki visi besar untuk Indonesia, tanpa harus kaku membatasi diri pada status keanggotaan parpol semata. (Sen)
