Seantero.id, SURABAYA – Langkah inovatif diambil oleh Pemprov Jatim dalam upaya mendukung penghematan energi nasional. Mulai awal April 2026, pemerintah provinsi akan memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Uniknya, hari Rabu dipilih sebagai waktu pelaksanaan kerja dari rumah ini guna menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta menjaga ritme produktivitas pegawai tetap stabil.
Kebijakan ini diambil setelah melalui pertimbangan matang mengenai mobilitas pegawai. Berdasarkan data, rata-rata ASN di lingkungan Jawa Timur menempuh perjalanan pulang-pergi sekitar 28 kilometer setiap harinya. Dengan mengurangi satu hari perjalanan ke kantor, diharapkan terjadi efisiensi penggunaan BBM yang signifikan tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa skema ini selaras dengan arahan pemerintah pusat. “Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita bekerja secara hadir langsung. Sistem ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dan energi,” ujar Khofifah di Surabaya pada Rabu (25/3/2026).
Pemilihan hari Rabu pun bukan tanpa alasan. Menurut Khofifah, jika kebijakan ini diletakkan di akhir pekan, ada risiko terjadinya peningkatan pergerakan masyarakat untuk berlibur. “Kalau dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan libur panjang bahkan pulang kampung, rekreasi dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan long weekend,” tambahnya.
Meski bekerja dari rumah, Khofifah menekankan bahwa aspek kedisiplinan dan tanggung jawab tetap menjadi prioritas utama. Ia menjamin bahwa pelayanan publik tidak akan kendor meskipun sistem kerja menjadi lebih fleksibel. Penegasan ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan layanan yang responsif dan tanpa hambatan.
“Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” tegas Khofifah. Beliau juga menambahkan bahwa momen ini menjadi titik awal untuk memperkuat profesionalisme pasca libur panjang. “Tidak boleh ada penurunan ritme kerja. Hari pertama ini menjadi tolok ukur komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pun diminta melakukan pengawasan ketat agar produktivitas tetap terjaga 100 persen normal di seluruh perangkat daerah. (Sen)
