Seantero.id, JAKARTA – Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI resmi memberlakukan kebijakan penghematan anggaran di lingkungan parlemen. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global, terutama fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang berpotensi memberikan tekanan pada APBN. Meski melakukan pengetatan di berbagai sektor, pihak Setjen menjamin bahwa kualitas layanan kedewanan tidak akan menurun.
Kebijakan efisiensi ini menyasar tiga poin utama, yaitu penghematan konsumsi BBM bagi pejabat eselon, pengaturan penggunaan energi listrik di area gedung, serta seleksi ketat terhadap perjalanan dinas. Strategi ini dirancang agar operasional lembaga tetap berjalan optimal namun dengan biaya yang lebih terukur dan akuntabel.
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, memberikan penjelasan mendalam mengenai komitmen lembaga dalam menjaga stabilitas fiskal. “Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan di lingkungan DPR RI sebagai respons atas gejolak harga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tidak mengganggu layanan kedewanan dan tetap akan berjalan optimal,” ungkapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Selasa (31/3/2026).
Salah satu terobosan yang menarik perhatian adalah rencana penerapan kerja dari rumah (work from home) pada hari tertentu. “Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,” kata Indra. Selain itu, penggunaan listrik di kompleks Senayan mulai dibatasi secara terjadwal sejak pukul 18.00 WIB untuk menekan biaya operasional lift dan fasilitas gedung lainnya.
Indra juga menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki urgensi yang jelas. “Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya. Terkait perjalanan dinas, Indra menambahkan bahwa kegiatan yang bisa dilakukan secara daring akan didorong untuk dilaksanakan secara virtual.
Namun, Indra memberikan catatan khusus bahwa agenda krusial tidak akan dibatasi secara kaku. “Rapat-rapat Dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi. Itu tetap menjadi perhatian utama kami,” tutupnya. Melalui langkah efisiensi ini, Sekjen DPR RI berharap parlemen dapat menjadi contoh dalam pengelolaan anggaran negara yang bertanggung jawab di tengah situasi ekonomi yang menantang. (Sen)
