Seantero.id, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk menunda sementara pembahasan mengenai pengembangan gerai fisik dalam program pemberdayaan ekonomi desa. Langkah ini diambil karena para legislator memandang perlunya sinkronisasi yang lebih tajam antara kementerian terkait agar operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) benar-benar membuahkan hasil yang nyata bagi warga.
Fokus utama para wakil rakyat adalah memastikan setiap anggaran yang dikucurkan tidak terbuang sia-sia. Tanpa pemetaan wilayah yang matang, pembangunan fasilitas penunjang dikhawatirkan justru menjadi beban karena tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi teknis menjadi kunci utama sebelum langkah besar ini dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, memaparkan hasil temuannya setelah melakukan peninjauan langsung ke berbagai wilayah. Menurutnya, ada beberapa poin krusial yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah pusat sebelum gerai-gerai tersebut resmi beroperasi secara massal.
“Kami juga sudah melakukan kunjungan kerja ke lapangan dan melihat perkembangan pembangunan gerai maupun pembentukan koperasi desa,” kata Nurdin Halid di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/03/2026).
Salah satu sorotan tajam adalah mengenai efisiensi lokasi pembangunan. Nurdin menyebutkan bahwa rasio jumlah penduduk harus menjadi pertimbangan utama agar unit usaha tersebut bisa berjalan efektif dan menguntungkan bagi anggota koperasi di daerah.
“Ada desa yang penduduknya hanya sekitar 150 atau 200 orang tetapi ditempatkan gerai, ini tidak mungkin bisa efektif dan produktif. Hal-hal seperti ini harus kita sinkronkan dengan Kementerian Koperasi,” tegas Nurdin Halid dalam kesempatan yang sama.
Meski memberikan catatan kritis, pihak legislatif menegaskan bahwa mereka tetap berada di barisan yang sama dengan visi pemerintah dalam memajukan ekonomi kerakyatan. Evaluasi ini dilakukan semata-mata untuk menjaga marwah program agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa terkendala masalah teknis di kemudian hari.
“Komisi VI sangat mendukung program Bapak Presiden. Tetapi dalam implementasinya jangan sampai tidak sesuai dengan harapan Presiden dan masyarakat desa,” pungkasnya. Dengan adanya sinkronisasi yang lebih baik, diharapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ke depannya mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh di pelosok Indonesia. (Sen)
