Seantero.id, JAKARTA – Langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang menutup 833 dapur MBG dan memecat 261 pegawai BGN mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris.
Dalam komentarnya, Charles Honoris mengatakan penutupan ratusan dapur MBG tersebut bukanlah suatu terobosan, namun menjadi kewajiban yang seharusnya dilakukan saat ditemukan pelanggaran di dalamnya.
“Terkait penutupan permanen 833 SPPG yang melanggar SOP, saya tidak melihat itu sebagai sebuah terobosan. Itu adalah kewajiban yang memang seharusnya dilakukan sejak awal, ” ungkap Charles, 28 Juli 2026.
Ia dengan tegas mengatakan SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kelayakan operasional tidak boleh diizinkan beroperasi.
Banyak ditemukannya SPPG yang bermasalah seperti belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi menurutnya perlu juga mendapat sikap yang tegas.
“Ini menunjukan bahwa persoalannya bukan sekedar pengawasan, melainkan desain tata kelola program sejak awal yang memang bermasalah,” katanya.
Terkait pemecatan 261 pegawai BGN, Honoris menyampaikan apresiasinya. Ia berharap agar langkah yang ditempuh bukan sekedar gimmick semata.
“Masyarakat tentu berharap bukan sekedar gimmick, melainkan komitmen nyata untuk membersihkan BGN dari praktik-praktik korupsi dalam penyalahgunaan wewenang, ” katanya.
Adanya dugaan praktik korupsi jual beli titik SPPG dan beberapa penyimpangan melibatkann pimpinan BGN menurutnya tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak lain di internal lembaga.
“Kita mengetahui adanya dugaan praktik korupsi, jual beli titik SPPG, dan berbagai penyimpangan lain yang melibatkan sejumlah pimpinan BGN, sangat sulit membayangkan praktik seperti itu dilakukan oleh segelintir orang tanpa melibatkan pihak lain di internal,” Imbuh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI tersebut.(Dd)
