Seantero.id, BEKASI – Program pemenuhan gizi nasional kini tengah menjadi sorotan serius dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, mengungkapkan adanya kendala koordinasi yang cukup krusial di lapangan. Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini masih ada pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang belum seirama atau tidak sinkron terkait pengelolaan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Persoalan ini mencuat dalam acara Festival Aspirasi bertajuk ‘Dari Dapur ke Masa Depan’ yang digelar di Bekasi. Obon menilai, ketidaksiapan manajemen dan standar operasional menjadi alasan mengapa sinkronisasi ini belum berjalan mulus. Bahkan, berdasarkan data dari BGN, tercatat sekitar 300 dapur di wilayah Jawa Barat terpaksa ditutup karena dianggap tidak memenuhi standar aturan yang berlaku, terutama soal pengelolaan limbah.
“Karena ternyata tadi, ada informasi belum klop antara pemerintahan daerah dengan BGN. Ya, selesai pertemuan ini, mereka sudah dapat SK, silakan tindak lanjutnya,” ujar Obon Tabroni di sela acara tersebut di Bekasi, Senin (20/4/2026).
Obon menekankan bahwa urusan dapur ini memiliki dampak jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Pertama, ya kalau bicara secara umum hari ini angka stunting di Indonesia masih tinggi. Yang kedua, rata-rata IQ orang Indonesia juga kan dibanding negara lain jauh banget. Jadi, masalah dapur bukan masalah hari ini, tapi masalah masa depan bangsa ke depan,” tambahnya.
Di sisi lain, apresiasi justru datang untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi. Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan atau Aher, memuji komitmen daerah tersebut dalam mendukung program nasional. Salah satu indikator keberhasilannya adalah tidak adanya kasus keracunan makanan selama pelaksanaan program gizi di wilayah tersebut.
“Ini hasil dari sistem pengawasan serta koordinasi solid antar pihak terkait. Fakta tidak terdapat kasus keracunan menunjukkan sistem pengawasan yang diterapkan sudah berjalan dengan sangat baik, mulai dari proses pengolahan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat,” kata Aher di Bekasi pada hari yang sama.
Ke depannya, DPR meminta agar evaluasi rutin dilakukan setiap dua atau tiga bulan sekali. Langkah ini penting untuk memastikan seluruh dapur SPPG mampu menjamin kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat secara konsisten dan sesuai standar kesehatan nasional. (Sen)
