Daerah

BIPPHUM Desak DPRD dan Pemkab PPU Usut Dugaan Mafia Tanah dan Anggaran

Seantero.id, PENAJAM – Badan Independen Pendampingan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Indonesia (BIPPHUM) melayangkan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan DPRD setempat terkait dugaan praktik mafia tanah serta penyimpangan pengelolaan anggaran daerah. Sikap tersebut dituangkan dalam pernyataan resmi BIPPHUM yang dirilis pada 22 Januari 2026. Sekretaris Jenderal BIPPHUM, Subair, menyebut langkah itu merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Tindakan ini merupakan bagian dari kontrol sosial yang dijamin ...