Seantero.id, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi penting mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi sorotan publik. Dalam keterangan terbarunya, lembaga ini menegaskan bahwa partisipasi institusi pendidikan dalam program nasional tersebut bersifat sukarela. Jika sebuah lembaga merasa belum siap atau keberatan, pihak otoritas memberikan keleluasaan penuh bagi mereka untuk menarik diri.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa distribusi nutrisi bagi generasi muda berjalan secara efektif tanpa menimbulkan kendala administratif bagi pihak pengelola pendidikan. Nanik S. Deyang, selaku salah satu pimpinan di badan tersebut, menekankan bahwa prinsip utama program ini adalah kolaborasi demi kesehatan siswa, bukan sebuah kewajiban yang memberatkan.
Menanggapi adanya kekhawatiran dari sejumlah pihak, Nanik memberikan pernyataan yang menenangkan. “Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima, kami BGN tidak memaksa,” ujar dia saat dihubungi oleh media di Jakarta pada Kamis (26/2/2026). Pernyataan ini sekaligus menepis isu yang menyebutkan bahwa seluruh sekolah wajib mengikuti skema pembagian makanan tersebut secara serentak tanpa terkecuali.
Lebih lanjut, pihak BGN menjelaskan bahwa koordinasi di lapangan akan dilakukan melalui Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah. Tim ini bertugas untuk memastikan kualitas makanan dan ketepatan waktu pengiriman. Namun, koordinasi tersebut tetap mengedepankan komunikasi dua arah dengan kepala sekolah setempat.
“Ka SPPG kami, dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun,” tegas Nanik kembali untuk memperkuat komitmen transparansi lembaga tersebut. Ia menambahkan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah membangun sinergi yang harmonis agar setiap anak mendapatkan hak gizinya dengan cara yang paling memungkinkan bagi tiap-tiap sekolah.
Dengan adanya kebijakan yang fleksibel ini, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih optimal karena didasari oleh kesiapan dan dukungan penuh dari ekosistem pendidikan. Pemerintah terus membuka ruang dialog bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan agar program ini semakin tepat sasaran di masa mendatang. (Sen)
