Seantero.id, SAMARINDA – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) menegaskan hanya akan menerima kehadiran Gubernur Kalimantan Timur secara langsung dalam rencana debat terbuka yang mereka inisiasi.
Ketua BEM KM Unmul, Hithan Hersya Putra, mengatakan tantangan debat tersebut telah disampaikan sejak Februari 2026 melalui surat terbuka maupun aksi yang digelar pada 23 Februari lalu.
“Sejak awal yang kami minta adalah gubernur. Itu tidak bisa ditawar. Kami ingin berdebat, bukan sekadar berdiskusi,” kata Hithan, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, BEM KM Unmul terus melakukan tindak lanjut atas surat yang telah dilayangkan, termasuk membangun komunikasi untuk memastikan kehadiran gubernur dalam forum tersebut. Namun hingga kini belum ada kepastian resmi terkait kehadiran orang nomor satu di Kaltim itu.
Hithan menjelaskan, konsep kegiatan yang disiapkan berupa debat terbuka tanpa panelis, dengan moderator berasal dari internal mahasiswa. Ia juga memastikan dirinya akan menjadi pihak yang mewakili mahasiswa dalam debat tersebut.
“Debat terbuka, tidak ada panelis. Moderator dari kami, dan yang akan berdebat saya sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, Hithan mengaku pesimistis gubernur akan memenuhi undangan tersebut. Ia menilai situasi politik di Kalimantan Timur saat ini cukup memanas sehingga peluang kehadiran gubernur dinilai kecil.
“Saya pesimis siapapun, baik gubernur langsung atau perwakilan, akan datang. Melihat situasi hari ini, saya yakin beliau tidak akan hadir,” ucapnya.
BEM KM Unmul juga mengaku telah menyiapkan langkah lanjutan apabila debat terbuka tersebut tidak direspons. Namun, Hithan belum membeberkan bentuk tindak lanjut yang dimaksud.
“Kalau memang tidak datang, kami pasti akan menyiapkan alternatif. Akan ada langkah lanjutan,” katanya.
Ia menegaskan, tantangan debat terbuka tersebut merupakan bentuk dorongan terhadap akuntabilitas publik kepala daerah. Menurutnya, forum debat menjadi ruang bagi gubernur untuk menjelaskan serta mempertanggungjawabkan kebijakan dan pernyataan yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Ketika gubernur berani datang dan menyampaikan argumentasi di depan publik, itu sudah menjadi bentuk pertanggungjawaban. Baik argumentasinya kuat atau tidak, publik bisa menilai,” tuturnya.
Hithan menambahkan, apabila debat terbuka itu benar-benar terlaksana, maka tidak diperlukan lagi aksi serupa di masa mendatang.
“Kalau sudah berani debat, cukup satu kali saja. Tidak perlu ada jilid-jilid berikutnya,” pungkasnya. (Bey)
