Seantero.id, PENAJAM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak sekadar soal pemenuhan gizi penerima manfaat. Di Penajam Paser Utara (PPU), program nasional ini justru memunculkan tantangan baru, yakni potensi tekanan inflasi akibat belanja besar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke pasar konvensional.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menegaskan pemerintah daerah tak ingin program MBG justru “menggeser” akses masyarakat kecil terhadap bahan pangan harian.
“Kalau SPPG belanja ke pasar konvensional dalam partai besar, yang terhimpas itu masyarakat yang belinya ketengan. Ini yang tidak kita kehendaki,” kata Tohar usai rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) PPU, Selasa (10/2).
Tohar menyebut, kebijakan yang kini membuka peluang penggunaan komoditas lokal dalam menu MBG harus dimaknai sebagai kesempatan sekaligus tantangan. Kesempatan untuk menggerakkan ekonomi petani lokal, namun tantangan jika tidak dikelola dengan skema suplai yang jelas dan berkelanjutan.
“Kalau ada sumber daya lokal yang memenuhi kualifikasi, kenapa tidak kita kanalisasi? Kita buat petak jalan agar petani bisa langsung menyuplai ke dapur SPPG,” ujarnya.
Menurut Tohar, konsep kanalisasi ini penting agar belanja MBG tidak bertabrakan dengan mekanisme pasar umum. Dengan skema suplai langsung dari petani ke SPPG, kebutuhan dapur gizi dapat terpenuhi tanpa mengganggu stabilitas harga di pasar.
Dalam rapat tersebut, seluruh rumpun sektor pangan dihadirkan, mulai dari pertanian, hortikultura, perikanan, peternakan hingga ketahanan pangan. Namun, Tohar mengingatkan bahwa data produksi semata tidak cukup.
“Pertanyaannya, data itu reliabel tidak dengan kondisi di lapangan? Ini yang harus diuji,” tegasnya.
Tak hanya soal produksi, kesinambungan pasokan juga menjadi sorotan. Menu MBG yang disusun mingguan atau bulanan menuntut suplai yang konsisten, bukan sporadis.
“Pergantian menu itu cepat. Artinya, perputaran suplai juga harus nyambung. Jangan hari ini ada, besok kosong,” tuturnya.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong petani untuk tidak berjalan sendiri-sendiri. Pembentukan kelompok, korporasi, atau kelembagaan petani dinilai menjadi kunci agar suplai komoditas lokal dapat terjaga volumenya.
“Kalau tidak bisa disuplai orang per orang, ya berkelompok. Itu lebih kuat,” terangnya.
Ia mencontohkan kawasan Gunung Steleng yang dikenal sebagai sentra produksi sayuran. Menurutnya, potensi tersebut harus dipetakan secara riil, termasuk siapa produsennya, berapa kapasitasnya, dan apakah siap memenuhi kebutuhan dapur MBG.
Ke depan, Tohar mengisyaratkan kerja sama formal antara pemerintah daerah, petani, dan pengelola SPPG hampir pasti dilakukan sebagai bentuk pengikatan komitmen.
“Supaya tidak liar. Tapi ini kita mulai dari membuka cakrawala berpikir dulu, lalu diendapkan, diterima, dan dieksekusi,” jelasnya.
Jika skema ini berjalan, Tohar optimistis ketergantungan bahan pangan dari luar daerah dapat ditekan, meski ia mengakui kondisi geografis Kalimantan Timur masih membuat pasokan dari Jawa dan Sulawesi sulit dihindari.
“Apapun yang bisa kita support dari komoditas lokal, kenapa tidak? Ini soal menjaga inflasi sekaligus menciptakan leverage pertumbuhan ekonomi baru di daerah,” pungkasnya. (Bey)
