Seantero.id, YOGYAKARTA – Kondisi ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Meski menunjukkan tren positif, realita di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional masih berada di bawah angka kemiskinan yang tercatat di wilayah Yogya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DIY Sultan HB X memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran birokrasi agar mengubah pola kerja mereka demi kesejahteraan warga.
Dalam pertemuan penting bersama para pemangku kebijakan, terungkap bahwa tantangan ekonomi di DIY masih cukup besar. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan jumlah penduduk miskin di wilayahnya masih mencapai 422,79 ribu orang atau setara dengan 10,08 persen per September 2025. Meskipun angka tersebut telah menunjukkan tren penurunan dibandingkan data Maret 2025, Sultan menyoroti secara prosentase kemiskinan di DIY masih tetap berada di atas rata-rata nasional.
Menghadapi situasi ini, Ngarsa Dalem meminta para pejabat tidak lagi terjebak dalam zona nyaman. Sultan pun menginstruksikan para kepala daerah dan birokrasi tidak lagi sekedar bekerja rutin menghabiskan anggaran. Melainkan fokus pada efektivitas program yang berdampak langsung pada kesejahteraan. “Jangan hanya meneruskan program yang sudah ada tanpa mengevaluasi relevansi dan dampaknya secara kritis bagi masyarakat,” kata Sultan saat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DIY Tahun 2027 bersama para kepala daerah, Kamis (23/4/2026) di Yogyakarta.
Sultan menilai, pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan konvensional dalam menyusun program tanpa mempertimbangkan dinamika tantangan di lapangan. Beliau menjelaskan tantangan utama yang harus segera diatasi diantaranya ketimpangan pendapatan serta disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di tengah proyeksi belanja daerah DIY yang mencapai Rp 4,59 triliun, Sultan mengingatkan pentingnya prinsip value for money. “Perencanaan tanpa eksekusi yang tepat hanya akan menjadi dokumen di atas meja,” kata dia.
Pemerintah DIY sendiri mematok target pada tahun 2027 dapat menekan angka kemiskinan hingga ke kisaran 8,5 persen sampai 9,5 persen. “Pola pikir out of the box harus dikedepankan,” tegas Sultan HB X. Senada dengan hal itu, Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menuturkan bahwa strategi akselerasi akan difokuskan pada wilayah selatan seperti Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. “Terhadap kinerja yang belum optimal, kami telah merumuskan strategi akselerasi. Misalnya, untuk Indeks Kebahagiaan, intervensi akan dilakukan melalui penguatan modal sosial,” tutur Ni Made pada kesempatan yang sama. (Sen)
