Seantero.id, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menarik perhatian publik setelah merilis rincian anggaran operasionalnya. Lembaga yang bertanggung jawab atas program strategis makan bergizi gratis ini diketahui menjalin kerja sama dengan sejumlah vendor pihak ketiga. Secara total, terdapat 31 paket jasa EO yang disewa oleh BGN dengan total nilai kontrak mencapai angka yang cukup fantastis, yakni sekitar Rp 113 miliar.
Langkah ini diambil untuk mendukung berbagai agenda besar, mulai dari kegiatan rutin di kantor pusat hingga program bimbingan teknis di daerah. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mayoritas koordinasi acara dilakukan di kantor pusat BGN yang berlokasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa perusahaan bahkan tercatat memenangkan tender lebih dari sekali untuk proyek yang berbeda-beda.
Terkait kebijakan ini, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan penjelasan mengenai alasan di balik penggunaan vendor luar. Menurutnya, sebagai organisasi yang baru terbentuk, pihaknya masih dalam tahap pengembangan kapasitas internal.
“BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri. Penggunaan jasa EO adalah bagian dari kebutuhan strategis lembaga yang terbilang baru. Di tahun pertama pelaksanaan, kami masih membangun sistem dan tata kelola operasional,” ungkap Dadan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Ahad (12/4/2026).
Rincian pengadaan ini mencakup variasi kegiatan yang sangat luas. Misalnya, kontrak terbesar senilai Rp 18,472 miliar diberikan kepada Maria Utara Jaya untuk urusan bimbingan teknis manajemen risiko. Di sisi lain, ada pula kegiatan olahraga seperti “Fun Run Hakordia BGN” yang menggunakan jasa Kredo Aum dengan nilai Rp 1,339 miliar. Perusahaan lain seperti Anugrah Duta Promosindo dan Renjana Media Indonesia juga menjadi mitra yang paling sering ditunjuk.
Pemanfaatan dana sebesar Rp 113 miliar ini diharapkan mampu mempercepat akselerasi program gizi nasional. Dengan bantuan tenaga profesional dari 31 paket jasa EO tersebut, BGN menargetkan seluruh operasional lembaga dapat berjalan efektif dan tepat sasaran di tengah proses pembangunan infrastruktur organisasi yang masih berlangsung. Transparansi data ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan anggaran negara. (Sen)
